Taliban Klaim AS telah Membombardir Rumah hingga Warga Sipil: Pelanggaran Kesepakatan
Taliban pada Jumat (29/1/2021) menuduh Amerika Serikat (AS) melanggar kesepakatan yang ditandatangni kedua belah pihak.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Gigih
TRIBUNNEWS.COM - Taliban menuduh Amerika Serikat (AS) melanggar kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.
Tuduhan ini dilayakan Taliban setelah Pentagon menyatakan, kelompok tersebut gagal memenuhi isi perjanjian tersebut.
"Pihak lain melanggar perjanjian, hampir setiap hari mereka melanggarnya," kata Juru Bicara Taliban di Qatar, Mohammad Naeem kepada AFP, Jumat (29/1/2021).
Mengutip Al Jazeera, perjanjian tersebut ditandatangani di Doha tahun lalu.
Beberapa poin yang disepakati mengharuskan Taliban untuk menghentikan serangan terhadap pasukan AS.
Baca juga: Pimpinan Bantah Ada Kelompok Taliban di KPK
Baca juga: Isu Taliban Kembali Berdengung di KPK, Ini Reaksi Novel Baswedan
Sebagai imbalannya, AS akan terus mengurangi jumlah pasukannya di negara itu dan memindahkan semua pasukannya pada Mei tahun ini.
Mantan Presiden Donald Trump memerintahkan tingkat pasukan AS di Afghanistan dikurangi menjadi 2.500, hanya beberapa hari sebelum dia meninggalkan jabatannya awal Januari 2021.
Keputusan Trump memberikan situasi sulit kepada penerusnya, Joe Biden tentang bagaimana mempertahankan pengaruh terhadap Taliban dalam mendukung pembicaraan damai.
Juru bicara Pentagon, John Kirby mengatakan, AS mempertahankan komitmennya untuk penarikan pasukan penuh.
Tetapi perjanjian itu juga menyerukan Taliban untuk memutuskan hubungan dengan Al Qaeda dan mengurangi kekerasan.
"Jika tidak memenuhi komitmen mereka untuk meninggalkan (aksi) terorisme dan menghentikan serangan kekerasan terhadap Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan, sangat sulit untuk melihat cara khusus ke depan untuk penyelesaian yang dinegosiasikan," kata Kirby.
"Tapi kami masih berkomitmen untuk itu," ungkapnya.
Baca juga: 74 Anggota Taliban Tewas saat Bentrok Lawan Pasukan Afghanistan di Kandahar
Rencana Pemerintahan Biden
Pejabat Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri telah memperjelas rencana pemerintahan Biden untuk mengambil pandangan baru pada perjanjian perdamaian.
