AS dan Australia Kecam Aksi Kudeta Militer di Myanmar
AS dan Australia mengutuk kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap Pemimpin, Presiden serta beberapa anggota partai penguasa negara itu.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Theresia Felisiani
The Irrawaddy, sebuah layanan berita online negara itu, melaporkan bahwa Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan pada Senin dini hari.
"Saya ingin mengingatkan para pendukung kami untuk tidak menanggapi gegabah tindakan ini dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan aturan hukum," kata Juru Bicara NLD.
Pejabat NLD lainnya yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa satu dari mereka yang ditahan adalah seorang anggota komite eksekutif pusat partai, Han Thar Myint.
Televisi pemerintah Myanmar mengatakan dalam laman Facebook mereka bahwa mereka tidak dapat menyiarkan sementara perkembangan terkini peristiwa ini karena 'kendala komunikasi'.
Sementara saluran telepon di Naypyitaw pun tidak berfungsi.
Pihak militer telah menjalankan roda pemerintahan di Myanmar selama hampir 50 tahun, setelah dilakukannya kudeta pada tahun 1962, sebelum memulai masa transisi ke era demokrasi dengan melangsungkan pemilihan umum (Pemilu) pada 2010.
Suu Kyi ditahan sebagai tahanan rumah selama lebih dari setengah periode antara tahun 1989 hingga 2010.
Ia pun memenangkan Penghargaan Nobel Perdamaian pada 1991 atas 'perjuangan tanpa kekerasan untuk menegakkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)' di Myanmar.
Reputasi internasionalnya jatuh, setelah dunia mengetahui tindakan brutal negaranya terhadap kelompok minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.
Kendati demikian, ia tetap populer di Myanmar.
NLD merebut 396 dari 476 kursi pada gabungan majelis rendah dan parlemen Myanmar dalam Pemilu November 2020.
Namun militer negara itu memegang 25 persen dari total kursi di bawah konstitusi yang dirancang militer sejak 2008.
Beberapa posisi kementerian utama juga sengaja dicadangkan untuk orang yang ditunjuk oleh pihak militer.
Baca juga: Tokoh Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap dan Ditahan Militer, Buntut Konflik Pemilu
Sebelumnya, pihak militer yang dikenal dengan nama Tatmadaw menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu tersebut, meskipun mereka gagal memberikan bukti kuat.