BREAKING NEWS : Tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer
Konflik politik memicu spekulasi kemungkinan terjadinya kudeta atau pengambilalihan kekuasaan dari sipil oleh militer Myanmar.
Editor: Setya Krisna Sumarga
TRIBUNNEWS.COM, YANGOON – Tokoh sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh Liga Nasional untuk Demokrasi, dijebloskan ke tahanan.
Mereka diciduk aparat militer Myanmar Senin (1/2/2021) dini hari, beberapa hari setelah terjadi peningkatan ketegangan antara pemerintah sipil dan kelompok militer negara itu.
Konflik itu memicu spekulasi kemungkinan terjadinya kudeta atau pengambilalihan kekuasaan dari sipil oleh militer Myanmar, yang dikenal punya riwayat lama menguasai negara.
Juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi, Myo Nyunt, kepada kantor berita Reuters mengatakan Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh-tokoh lain “dijemput” beberapa saat selepas malam.
“Saya ingin sampaikan ke rakyat agar tidak menanggapinya serampangan, kita akan menggelar aksi sesuai hukum,” kata Myo Nyunt.
Perkembangan lebih lanjut dari Myanmar belum didapatkan, termasuk di mana lokasi penahanan atau atas dasar alasan apa aparat keamanan menangkap Aung San dan kawan-kawan.
Juga belum ada pernyataan dari pihak militer, atau aparat keamanan yang bertanggungjawab atas penangkapan tokoh-tokoh demokrasi Myanmar ini.
Kilas Balik Krisis Politik Myanmar
Dikutip dari Aljazeera, krisis politik Myanmar bermula ketika muncul tuduhan kecurangan Pemilu November 2020. Terjadi silang sengketa di antara kelompok politik sipil di Myanmar.
Parlemen Myanmar yang baru terpilih dijadwalkan bertemu untuk pertama kalinya pada Senin (1/2/2021).
Namun berbarengan muncul isu ancaman militer untuk melakukan kudeta atas tuduhan penipuan pemilih yang tidak berdasar dalam pemilihan November 2020.
Pada Kamis, panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengancam akan menghapus konstitusi.
Ini pernyataan yang bisa menjerumuskan negara itu ke dalam krisis politik terbesarnya sejak transisi menuju demokrasi dimulai pada 2008.
“Konstitusi adalah ibu hukum. Kami harus mengikuti konstitusi. Jika hukum tidak dihormati atau ditaati, kita harus menghapusnya. Kalaupun itu konstitusi, kita harus menghapusnya, '' katanya dalam pidatonya yang dikutip halaman Facebook militer.
