Nyatakan Keadaan Darurat, Militer Ambil Alih Kekuasaan di Pemerintahan Selama 1 Tahun
Militer Mynmar mengambil alih kekuasaan atas pemerintah selama setahun dan mengumumkan keadaan darurat.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, NAYPYDAW -- Militer Mynmar mengambil alih kekuasaan atas pemerintah selama setahun dan mengumumkan keadaan darurat.
Hal itu diumumkan setelah pemimpin teripilih secara demokratis Aung San Suu Kyi ditahan oleh militer Mynmar, Senin (1/2/2021).
Reuters melaporkan, Senin (1/2/2021) , Aung San Suu Kyi dan elite partai Liga Demokrasi ditahan dalam penggerebekan dini hari oleh militer Mynmar.
Kini kekuasaan diserahkan kepada panglima militer Mynmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon untuk mencari komentar lebih lanjut terkait kondisi terkini.
Baca juga: Perjalanan Politik Aung San Suu Kyi, Tokoh yang Ditahan Militer Myanmar
Baca juga: Tokoh Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap dan Ditahan Militer, Buntut Konflik Pemilu
Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditangkap Hari Ini, Koneksi Internet dan Saluran Telepon Myanmar Terganggu
Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditangkap, Inilah Kilas Balik Krisis Politik Myanmar
Juru bicara NLD Myo Nyunt membenarkan Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan para pemimpin NLD lainnya telah ditahan.
“Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan para pemimpin NLD lainnya telah "diambil" pada dini hari,” kata juru bicara NLD Myo Nyunt kepada Reuters melalui telepon.
Dia meminta agar tidak menanggapi hal ini secara gegabah dan membiarkan hukum berjalan sesuai aturan berlaku.
"Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," katanya.
Dia menambahkan bahwa dia bisa juga akan ikut ditahan bersama Suu Kyi.
Reuters kemudian tidak dapat menghubunginya.
Penahanan itu muncul setelah berhari-hari meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang membangkitkan kekhawatiran akan adanya kudeta setelah pemilihan.(Reuters)