Konstitusi Myanmar melarang dia menjadi presiden karena dia memiliki anak yang merupakan warga negara asing.

Baca juga: Rekam Jejak Aung San Suu Kyi, Dari Tahanan Politik Jadi Penguasa Hingga Dikudeta dan Ditahan Militer

Baca juga: Militer Myanmar: Aung San Suu Kyi Cs Ditahan Atas Dugaan Kecurangan Pemilu 2020

Tapi Suu Kyi, dipandang sebagai pemimpin de facto.

Namun sejak menjadi penasihat negara Myanmar, kepemimpinannya ditentukan oleh perlakuan terhadap sebagian besar minoritas Muslim Rohingya di negara itu.

Pada 2017, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan keras militer.

Mantan sekutu internasional Suu Kyi menilainya melakukan pembiaran kekejaman tersebut.

Apa yang terjadi?

Bentrok antara pemerintah sipil dan militer Myanmar bermula adanya dugaan kecurangan pemilu November 2020.

Pada pemilihan November tahun lalu, Partai NLD memenangkan kursi untuk membentuk pemerintahan.

NLD memenangkan 83 persen kursi dalam pemilihan 8 November lalu.

Pemilu pada 2020 merupakan pemilihan umum kedua Myanmar sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.

Namun, pihak militer mengatakan pemilihan suara itu telah dicurangi hingga mengajukan pengaduan pada presiden dan ketua komisi pemilihan ke Mahkamah Agung.

Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing Pimpin Kudeta Militer Myanmar, Ini Sosok dan Perannya dalam Politik Burma

Baca juga: Amnesty International Minta Aung San Suu Kyi Dibebaskan dan Militer Myanmar Beri Klarifikasi

Komisi Pemilihan Myanmar menolak tuduhan itu dan mengatakan tidak ada yang bisa mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.

Di bawah konstitusi, militer berhak atas 25 persen kursi parlemen agar bisa mengontrol tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.

Pemenang Nobel Perdamaian Suu Kyi (75) mulai berkuasa pada 2015 karena menang telak dalam pemilu.