Myanmar Terima Dana Segar IMF Rp 4,9 Triliun Sebelum Kudeta Militer
Uang IMF dikirim beberapa hari sebelum tokoh sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa ditangkap.
Editor: Setya Krisna Sumarga
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON –Dana Moneter Internasional (IMF) ternyata telah mengirimkan uang tunai $ 350 juta (sekira Rp 4,9 triliun) ke pemerintah Myanmar beberapa hari sebelum junta militer mengambilalih kekuasaan negara, Senin (1/2/2021).
Dana itu bagian paket bantuan darurat untuk membantu negara tersebut mengatasi pandemi Covid-19. Informasi ini disampaikan juru bicara IMF kepada kantor berita Reuters, Rabu (3/2/2021).
Uang itu dikirim beberapa hari sebelum tokoh sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa ditangkap dalam serangan Senin pagi di ibu kota Naypyitaw.
Reuters mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan, tampaknya hanya sedikit yang dapat dilakukan IMF untuk menarik kembali dana bantuan darurat.
IMF sebelumnya menyatakan harapan uang tersebut akan membantu Myanmar memenuhi kebutuhan neraca pembayaran mendesak yang timbul dari pandemi Covid-19.
Terutama langkah-langkah pemulihan pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi makro dan keuangan sambil mendukung sektor yang terkena dampak dan kelompok rentan.
Baca juga: Protes Kudeta Militer Myanmar, Pengunjuk Rasa Pukul-pukul Panci dan Bunyikan Klakson]
Baca juga: POPULER INTERNASIONAL: Wanita Senam saat Kudeta di Myanmar | Negara yang Terlilit Utang dari China
Baca juga: Kudeta Militer di Myanmar, 42 Pejabat Diculik, 16 Aktivis Hilang Misterius
IMF Tak Bisa Lakukan Apa-apa Guna Tarik Dana
Seorang juru bicara IMF menunjukkan mereka mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung di Myanmar.
Mereka sangat prihatin tentang dampak peristiwa pada ekonomi negara dan pada rakyat negara ini. Pernyataan itu muncul ketika militer negara itu mengumumkan pembentukan Dewan Administrasi Negara yang diketuai jenderal senior Min Aung Hlaing.
The Myanmar Times melaporkan dewan itu dibentuk sesuai Pasal 419 dari Konstitusi 2008, yang menetapkan seorang panglima tertinggi Badan Pertahanan, yang kepadanya kekuasaan kedaulatan telah dialihkan akan memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif .
Perkembangan lainnya, junta militer Myanmar yang juga dikenal sebagai Tatmadaw, menangguhkan semua penerbangan, termasuk yang melayani penerbangan domestic.
Kudeta terjadi di Negara itu setelah berminggu-minggu ketegangan politik meningkat menyusul tuduhan kecurangan dalam pemilihan November 2020.
Liga Nasional untuk Demokrasi yang bertumpu tokoh Aung San Suu Kyi, menang dalam pemungutan suara.
Pemilu lalu merupakan yang kedua sejak berakhirnya kekuasaan militer di negara itu pada 2011. NLD menang mutlak pada pemilihan tersebut, membangkitkan kemarahan militer yang berdekade menguasai Burma.