Namun untuk pernyataan semacam itu, konsensus dibutuhkan dalam dewan yang beranggotakan 15 anggota tersebut.

Baca juga: Kudeta Militer di Myanmar, 42 Pejabat Diculik, 16 Aktivis Hilang Misterius

Baca juga: FPCI Sebut Kudeta Militer dan Penangkapan Aung San Suu Kyi Bentuk Kemunduran Demokrasi di Myanmar

Seorang diplomat dengan misi PBB di China mengatakan akan sulit mencapai konsensus tentang draf pernyataan tersebut.

"Kami berpandangan bahwa tindakan apapun oleh Dewan harus berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial Myanmar serta perdamaian dan rekonsiliasi, menghindari peningkatan ketegangan atau semakin memperumit situasi," kata diplomat itu.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pengambilalihan tersebut ditetapkan sebagai kudeta, yang memicu diberlakukannya pembatasan bantuan luar negeri.

Sementara bantuan kemanusiaan, termasuk untuk minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan program-program yang mempromosikan demokrasi atau menguntungkan masyarakat sipil akan terus berlanjut.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengancam akan menjatuhkan kembali sanksi kepada para jenderal yang merebut kekuasaan Burma.

Perwira tinggi militer AS, Jenderal Angkatan Darat, Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, telah mencoba menghubungi militer Myanmar setelah kudeta.

Namun usaha itu tidak berhasil, menurut seorang pejabat AS.

Kondisi Suu Kyi

Pejabat NLD Kyi Toe mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook mengetahui Suu Kyi "dalam keadaan sehat" dan tidak akan dipindahkan.

Unggahan sebelumnya mengatakan dia ada di rumahnya.

Baca juga: Kudeta Militer di Myanmar, Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini?

Baca juga: Inggris Panggil Duta Besar Myanmar Sikapi Kudeta Militer Terhadap Pemerintahan Aung San Suu Kyi

Reuters tidak dapat menghubunginya untuk informasi lebih lanjut.

Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di Yangon meneriakkan "Kejahatan Pergi!"

Mereka menggedor panci logam dalam gerakan tradisional untuk mengusir kejahatan atau karma buruk.