TRIBUNNEWS.COM - Pasca-penangkapan Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2/2021), gelombang protes terhadap kudeta militer mulai terjadi.

Dalam aksi yang terjadi Selasa (2/2/2021) malam, pengunjuk rasa memukul-mukul panci untuk menimbulkan suara gaduh.

Tak hanya itu, beberapa juga membunyikan klakson, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Hal ini menyebabkan kegaduhan di Yangon.

Partai pemenang Nobel Perdamaian yang ditahan itu menyerukan pembebasannya oleh junta yang merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021).

Baca juga: POPULER INTERNASIONAL: Wanita Senam saat Kudeta di Myanmar | Negara yang Terlilit Utang dari China

Baca juga: VIRAL Video Wanita sedang Asyik Senam Aerobik, Tak Sadar Ada Kudeta Militer Myanmar di Belakangnya

Mereka juga menuntut pengakuan atas kemenangannya dalam pemilihan 8 November.

Pihak militer menahan Suu Kyi di lokasi yang awalnya dirahasiakan.

Namun seorang pejabat senior dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengatakan pemimpinnya diketahui berada di bawah tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw.

Langkah itu merupakan bagian terakhir dari perebutan kekuasaan militer di negara yang dirusak selama beberapa dekade oleh pemerintahan militer.

Militer telah menolak untuk menerima kemenangan telak pemilihan NLD, dengan alasan tuduhan penipuan yang tidak berdasar.

Tentara menahan para pemimpin NLD, menyerahkan kekuasaan kepada komandannya, Jenderal Min Aung Hlaing.

Mereka juga memberlakukan keadaan darurat selama setahun.

Utusan Myanmar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Christine Schraner Burgener, mendesak Dewan Keamanan "secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar".

Dewan sedang merundingkan kemungkinan pernyataan yang akan mengutuk kudeta tersebut, menyerukan militer untuk menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah, kata para diplomat.

Namun untuk pernyataan semacam itu, konsensus dibutuhkan dalam dewan yang beranggotakan 15 anggota tersebut.

Baca juga: Kudeta Militer di Myanmar, 42 Pejabat Diculik, 16 Aktivis Hilang Misterius

Baca juga: FPCI Sebut Kudeta Militer dan Penangkapan Aung San Suu Kyi Bentuk Kemunduran Demokrasi di Myanmar

Seorang diplomat dengan misi PBB di China mengatakan akan sulit mencapai konsensus tentang draf pernyataan tersebut.

"Kami berpandangan bahwa tindakan apapun oleh Dewan harus berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial Myanmar serta perdamaian dan rekonsiliasi, menghindari peningkatan ketegangan atau semakin memperumit situasi," kata diplomat itu.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pengambilalihan tersebut ditetapkan sebagai kudeta, yang memicu diberlakukannya pembatasan bantuan luar negeri.

Sementara bantuan kemanusiaan, termasuk untuk minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan program-program yang mempromosikan demokrasi atau menguntungkan masyarakat sipil akan terus berlanjut.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengancam akan menjatuhkan kembali sanksi kepada para jenderal yang merebut kekuasaan Burma.

Perwira tinggi militer AS, Jenderal Angkatan Darat, Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, telah mencoba menghubungi militer Myanmar setelah kudeta.

Namun usaha itu tidak berhasil, menurut seorang pejabat AS.

Kondisi Suu Kyi

Pejabat NLD Kyi Toe mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook mengetahui Suu Kyi "dalam keadaan sehat" dan tidak akan dipindahkan.

Unggahan sebelumnya mengatakan dia ada di rumahnya.

Baca juga: Kudeta Militer di Myanmar, Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini?

Baca juga: Inggris Panggil Duta Besar Myanmar Sikapi Kudeta Militer Terhadap Pemerintahan Aung San Suu Kyi

Reuters tidak dapat menghubunginya untuk informasi lebih lanjut.

Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di Yangon meneriakkan "Kejahatan Pergi!"

Mereka menggedor panci logam dalam gerakan tradisional untuk mengusir kejahatan atau karma buruk.

Petugas medis di setidaknya 20 rumah sakit pemerintah bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil terhadap para jenderal.

Salah satunya difoto dengan tulisan "Kediktatoran harus gagal" di bagian belakang jas hazmat mereka.

Aplikasi perpesanan offline Bridgefy menyatakan sudah diunduh lebih dari 1 juta kali di Myanmar.

Aktivis di negara Asia Tenggara mendorong pengunduhan Bridgefy sebagai solusi untuk gangguan telepon dan koneksi internet.

Jenderal Min Aung Hlaing pada pertemuan pertama pemerintahan barunya menyerukan tentara harus mengambil alih kekuasaan setelah klaim kecurangan pemilu ditolak oleh komisi pemilihan.

Dia telah menjanjikan pemilihan yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada pemenang, tanpa memberikan kerangka waktu.

Junta telah menggantikan menteri utama dan menunjuk kepala bank sentral baru.

Baca juga: Dampak Kudeta Milter di Myanmar Terhadap Indonesia

Baca juga: Ambil Alih Kekuasaan, Militer Myanmar Copot 24 Menteri dan Tunjuk 11 Pengganti

Than Nyein, yang memimpin dalam rezim militer sebelumnya, kembali diangkat.

Kudeta tersebut menandai kedua kalinya militer menolak mengakui kemenangan pemilihan telak bagi NLD.

Sebelumnya pada 1990, junta juga menolak hasil jajak pendapat, yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan multi-partai.

Suu Kyi, 75 tahun, mengalami sekitar 15 tahun tahanan rumah antara 1989 dan 2010, saat dia memimpin gerakan demokrasi negara itu.

Partainya berkuasa pada 2015 setelah menggantikan kekuasaan militer yang memerintah dari 1962.

Hal itu dilakukan di bawah konstitusi yang menjamin peran para jenderal dalam pemerintahan.

Posisi internasionalnya sebagai ikon hak asasi manusia rusak parah karena pengusiran ratusan ribu Muslim Rohingya pada 2017.

Dia membela pihak militer yang dituduh melakukan genosida.

Para diplomat PBB mengatakan mereka prihatin dengan masa depan minoritas Rohingya, yang masih di Myanmar.

Termasuk ratusan ribu lainnya pengungsi di negara tetangga Bangladesh.

"Jika kami kembali sekarang, tidak ada keamanan untuk hidup dan harta benda kami. Kami membutuhkan bantuan dari PBB. Kami tidak bisa kembali sendirian," kata pengungsi Rohingya Absarul Zaman di sebuah kamp di Bangladesh.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gelombang Protes Anti-kudeta Mulai Bergema di Kota Terbesar Myanmar"