Kudeta Myanmar: Internet Diblokir, Aksi Protes Turun ke Jalan

Partai Persatuan Pembangunan dan Solidaritas yang didukung militer mengalami kekalahan yang memalukan, hanya menempati 33 kursi.

Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya menghabiskan 15 tahun dalam tahanan, berkampanye melawan kekuasaan militer dan tetap sangat populer di negara itu.

Ia telah didakwa atas kasus impor enam walkie-talkie secara ilegal.

Presiden Win Myint dituduh melanggar pembatasan Covid-19.

Sean Turnell, penasihat ekonomi Australia untuk Aung San Suu Kyi, mengatakan dalam sebuah pesan kepada Reuters pada Sabtu pagi bahwa dia juga ditahan.

Respons PBB

Dewan keamanan PBB merilis pernyataan pekan lalu yang menyatakan keprihatinan mendalam atas penahanan sewenang-wenang, dan Amerika juga mengancam akan menjatuhkan sanksi.

AS memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap panglima tertinggi, Min Aung Hlaing, yang sekarang memimpin negara itu, pada tahun 2019 sebagai tanggapan atas tindakan keras militer terhadap orang-orang Rohingya.

Penyelidik PBB mengatakan operasi militer itu termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas, dan dilakukan dengan "niat genosida".

Moe Thuzar, koordinator Program Studi Myanmar di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, mengatakan sanksi yang lebih umum berisiko menimpa masyarakat.

"Pengalaman masa lalu telah menunjukkan kepada kita semua bahwa sanksi tidak merugikan orang-orang yang menjadi sasaran utama sanksi itu, tetapi benar-benar menghambat pembangunan negara dan hanya menciptakan lebih banyak lagi kesenjangan sosial-ekonomi," katanya.

Ada kemungkinan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Myanmar, seperti Jepang, dapat bernegosiasi dengan militer, dengan fokus pada perlindungan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti program vaksinasi Covid-19, tambah Thuzar.

Organisasi masyarakat sipil Myanmar mendesak penyedia internet dan jaringan seluler untuk tidak mematuhi perintah junta untuk membatasi internet, dengan menuduh mereka "melegitimasi otoritas militer".

Penyedia jaringan seluler Norwegia Telenor ASA mengatakan telah menekankan kepada pihak berwenang bahwa akses ke layanan telekomunikasi harus dipertahankan, tetapi mereka juga terikat oleh hukum setempat dan prioritas utamanya adalah keselamatan pekerjanya.

Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Sabtu bahwa "layanan internet dan komunikasi harus sepenuhnya dipulihkan untuk memastikan kebebasan berekspresi dan akses ke informasi".

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)