Perintah itu mencakup tujuh kota di Mandalay, yaitu melarang orang melakukan protes atau berkumpul dalam kelompok-kelompok yang terdiri lebih dari lima orang.

Selain itu, jam malam diberlakukan mulai pukul 8 malam sampai pukul 4 pagi, kata departemen administrasi umum dalam sebuah pernyataan.

Diberitakan sebelumnya, sebagian akses internet di Myanmar telah dipulihkan pada Minggu (7/2/2021) menyusul meluasnya aksi protes oleh warga.

Pemblokiran akses web dan media sosial nasional dianggap telah gagal meredam kemarahan publik.

Adapun putusnya akses internet di Myanmar pada Sabtu (6/2/2021) merupakan perintah militer.

Netblocks melaporkan platform media sosial tidak dapat diakses hingga Minggu (7/2/2021) menjelang sore.

Namun kemudian warga yang menggunakan layanan dengan MPT, Ooredoo, Telenor and Mytel dapat mengakses data internet seluler dan Wi-Fi.

"Pemulihan sebagian konektivitas Internet dikonfirmasi di #Myanmar mulai pukul 14.00 waktu setempat pada beberapa penyedia layanan (provider) setelah pemadaman informasi," tulis organisasi pemantau keamanan siber, Netblocks di laman Twitter-nya, @netblocks.

Dilaporkan pula, sebelum sebagian akses internet dipulihkan, konektivitas di Myanmar berada pada 14 persen dari tingkat biasanya.

Untuk diketahui, pada hari kedua, warga yang mengikuti aksi protes terhadap junta militer semakin banyak.

Para demonstran memakai baju merah, bendera merah dan balon merah, yang mana warna tersebut adalah simbol yang mewakili Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi.

Dalam aksi tersebut, para demonstran serentak meneriakkan 'kami tidak ingin kediktatoran militer, kami ingin demokrasi'.

Kerumunan besar-besaran itu dari seluruh penjuru Yangon berkumpul di kota-kota dan menuju ke Pagoda Sule di jantung pusat Kota Yangon, juga titik kumpul pada protes 2007 yang dipimpin biksu Buddha dan lainnya pada tahun 1988.

Sederet polisi bersenjata dengan perisai keamanan mendirikan barikade, tetapi tidak mencoba menghentikan demonstrasi.