TRIBUNNEWS.COM, YANGON – Rezim militer Myanmar mengerahkan kendaraan lapis baja ke kota-kota negara itu yang dilanda protes massa. Akses internet sebagian besar telah diputus hingga Senin (15/2/2021) pagi ini WIB.

Laporan stasiun televisi Aljazeera menyebutkan, masyarakat sipil semakin khawatir bakal terjadi penumpasan pengunjuk rasa anti-kudeta setelah 9 hari demonstrasi massal menuntut kembali ke pemerintahan sipil.

Kedutaan besar barat, mulai Uni Eropa, Inggris, Kanada dan 11 negara lainnya, mengeluarkan pernyataan Minggu (14/2/2021) malam yang menyerukan pasukan keamanan untuk "menahan diri”.

“Kami mendukung rakyat Myanmar dalam pencarian demokrasi, kebebasan, perdamaian dan kemakmuran. Dunia sedang menonton, "kata pernyataan perwakilan diplomatik itu.

Pada jam-jam awal Senin, NetBlocks sebagai lembaga pemantau internet, mengatakan pemutusan koneksi internet hampir total berlaku di Myanmar mulai pukul 1 pagi waktu setempat.

Baca juga: Takut Ditangkap Aparat, Warga Myanmar Patroli Malam Setelah Kudeta Militer

Baca juga: Tentara Myanmar Perketat Peraturan pada Tamu yang Menginap, Polisi Buru Pengunjuk Rasa

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi kepada Junta Myanmar, Bidik 10 Petinggi Militer

Mereka membenarkan peringatan Kedutaan AS di Myanmar atas gangguan telekomunikasi antara pukul 01.00 dan 09.00.

“Keempat jaringan telekomunikasi utama tidak dapat diakses,” kata warga Yangon kepada kantor berita Reuters.

Sebelumnya pada Minggu, tentara dikerahkan ke pembangkit listrik di negara bagian utara Kachin, yang mengarah ke konfrontasi dengan para pengunjuk rasa.

Beberapa di antaranya mengatakan mereka yakin tentara bermaksud untuk memutus aliran listrik.

Pasukan keamanan melepaskan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa di luar satu pabrik di Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin.

Rekaman yang disiarkan langsung di Facebook menunjukkan, meskipun tidak jelas apakah mereka menggunakan peluru karet atau tembakan langsung.

Saat malam tiba, kendaraan lapis baja muncul di kota terbesar negara Yangon, Myitkyina dan Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine.

Rekaman langsung yang disiarkan secara online oleh media lokal menunjukkan, ini peluncuran skala besar pertama kendaraan tempur semacam itu di seluruh negeri sejak kudeta 1 Februari.

Kedutaan AS di Myanmar mendesak warga Amerika untuk berlindung di tempat aman. Pelapor khusus PBB untuk Myanmar memperingatkan para jenderal, mereka akan "dimintai pertanggungjawaban" atas penindasan apa pun terhadap kampanye pembangkangan sipil. .

“Seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat Myanmar,” tulis Tom Andrews di Twitter. “Ini adalah tanda-tanda putus asa. Perhatian jenderal: Anda akan dimintai pertanggungjawaban,” tulis Andrews.

Aksi Pembangkangan Sipil Terus Berlangsung

Selain protes massa di seluruh Myanmar, yang berlanjut untuk hari ke-9, penguasa militer negara itu dihadapkan aksi pemogokan pekerja sipil.

Mereka menjadi bagian gerakan pembangkangan sipil untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Pemenang Nobel Perdamaian itu ditahan atas tuduhan mengimpor walkie-talkie, akan penahannya akan berakhir Senin hari ini.

Layanan kereta di beberapa bagian negara itu berhenti beroperasi setelah staf menolak untuk pergi bekerja.

Sementara militer mengerahkan tentara ke pembangkit listrik di mana mereka dihadapkan pada kerumunan yang marah.

Pemerintah militer memerintahkan pegawai negeri untuk kembali bekerja, mengancam akan bertindak.

Tentara telah melakukan penangkapan massal setiap malam dan pada hari Sabtu memberikan kekuasaan besar untuk menahan orang dan menggeledah properti pribadi.

Tetapi ratusan pekerja kereta api bergabung dengan demonstrasi di Yangon pada Minggu ketika polisi mendatangi kompleks perumahan mereka untuk memerintahkan mereka kembali bekerja.

Polisi terpaksa pergi setelah massa yang marah berkumpul, menurut siaran langsung Myanmar Now.

Richard Horsey, seorang analis yang berbasis di Myanmar pada International Crisis Group, mengatakan pekerjaan banyak departemen pemerintah secara efektif terhenti.

"Ini berpotensi juga mempengaruhi fungsi vital, militer dapat menggantikan insinyur dan dokter, tetapi tidak dapat menggantikan pengontrol jaringan listrik dan bank sentral," katanya.

Para pengunjuk rasa di seluruh negeri mengangkat gambar wajah Aung San Suu Kyi.

Di Yangon, banyak daerah mulai membentuk brigade penjaga lingkungan untuk memantau komunitas mereka, dan untuk mencegah penangkapan warga yang bergabung gerakan pembangkangan sipil.

Beberapa juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa amnesti narapidana massal minggu ini diatur untuk membebaskan narapidana ke publik untuk menimbulkan masalah sambil membebaskan ruang di penjara yang penuh sesak untuk tahanan politik.

"Kami tidak mempercayai siapa pun saat ini, terutama mereka yang berseragam," kata Myo Ko Ko, seorang anggota patroli sipil di Yangon, kepada kantor berita AFP.

Di dekat stasiun kereta pusat kota, penduduk memalangkan batang pohon ke jalan memblokir kendaraan polisi dan mengawal petugas yang berusaha mengembalikan karyawan kereta api yang mogok untuk bekerja.

Tin Myint, seorang warga Yangon, termasuk di antara kerumunan yang menangkap dan menahan empat orang yang diduga melakukan penyusupan ke lingkungan mereka.

"Kami pikir militer bermaksud menyebabkan kekerasan dengan para penjahat ini dengan menyusupkan ke aksi protes damai," katanya.(Tribunnews.com/Aljazeera/xna)