Dokter, yang meminta untuk tetap anonim karena faktor keamanan, mengatakan kisah Mya Thwate Thwate Khaing telah memberikan dorongan pada gerakan pembangkangan sipil di Myanmar, yang telah menjadi bagian penting dari tenaga medis.

Jumlah orang yang diketahui telah ditahan sejak kudeta menghentikan transisi  menuju demokrasi telah mencapai 495 orang hingga Rabu (17/2/2021), kata Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik dalam sebuah pernyataan.

Asosiasi itu menyebut 460 orang masih ditahan.

Militer mengambilalih kekuasaan setelah komisi pemilihan umum menolak tuduhan kecurangan pemilu 8 November lalu yang dimenangkan secara meyakinkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, memicu kemarahan dari negara-negara Barat serta aksi protes warga.

Inggris dan Kanada Jatuhkan Sanksi kepada Elite Junta militer Myanmar 

Setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris, kini giliran  Kanada menjatuhkan sanksi kepada sembilan pejabat militer Myanmar Kamis (18/2/2021) waktu setempat.

Kementerian Luar Negeri Kanada menjelaskan sanksi ini diberikan karena kudeta militer telah menyebabkan penahanan massal, penggunaan kekuatan dan pembatasan kebebasan demokrasi.

"Kami bekerja bersama mitra internasional kami yang menyerukan pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, dan kami menggaungkan seruan agar militer Myanmar membebaskan mereka yang telah ditahan secara tidak adil dalam pengambilalihan kekuasaan sipil oleh militer," kata Menteri Luar Negeri Marc Garneau dalam pernyataan seperti dilansir Reuters, Jumat (19/2/2021).

Inggris menjatuhkan sanksi kepada tiga jenderal Myanmar pada Kamis (18/2/2021) wasktu setempat,akibat melakukan pelanggaran HAM serius menyusul kudeta militer di negara Asia itu.

"Kami, bersama sekutu internasional kami, akan menuntut militer Myanmar untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," kata menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/2/2021).

Militer Myanmar telah menangkap para pemimpin sipil, termasuk penerima Nobel Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun, dengan tuduhan kecurangan pemilu pada November lalu. Komisi pemilihan umum menolak klaim militer tersebut.

Junta militer, yang tidak segera menanggapi keputusan Inggris, telah menjanjikan pemilu baru dan akan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu.

Sebelumnya Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi baru pada militer Myanmar pekan lalu dan telah mendesak anggota PBB lainnya untuk mengikutinya.

Saksi baru Inggris berupa pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar, yakni Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri, Soe Htut, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Than Hlaing.