TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Yangon dikepung demonstran Myanmar pada Selasa (23/2/2021) pagi waktu setempat.

Mengutip tweet seorang jurnalis koresponden Reuters pada twitternya, @hninyadanazaw disebutkan bahwa pemrotes menolak untuk dilakukan pemilihan ulang yang dikampanyekan Indonesia diantara negara ASEAN lainnya.

“Protes telah meletus di kedutaan Indonesia Yangon pagi ini menyusul laporan berita bahwa Indonesia berkampanye di antara anggota ASEAN "untuk mendukung pemilihan baru yang diminta oleh dewan militer ilegal,” ujarnya di twitter, Selasa (23/2/2021).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI lewat juru bicara Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan menduga ada kesalahpahaman.

“Sudah ada informasi terkait demonstrasi tersebut,” kata Jubir pada Tribunnews, Selasa (23/2/2021).

“Tampaknya ada kesalahpahaman disana atas berita di Reuters terkait rencana aksi dalam konteks ASEAN bagi satu solusi masalah Myanmar,” lanjutnya.

Teuku Faizasyah membantah kalau Indonesia yang mengusulkan adanya pemilihan ulang yang disebutkan.

“Tidak benar,” ujarnya.

Jubir mengatakan bahwa posisi Indonesia dalam urusan Myanmar sudah jelas, seperti yang disampaikan Menlu RI Retno Marsudi usai menemui Menlu Brunei Darussalam, Dato Erywan.

Baca juga: Para Saksi Gambarkan Kekerasan pada Massa Protes Kudeta Myanmar Layaknya Zona Perang

“Posisi nasional Indonesia sudah sangat jelas, bisa dilihat lagi saat Ibu Menlu berbicara di Brunei terkait Myanmar,” katanya.

Sebelumnya, Menlu Retno menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang harus dipahami untuk membantu Myanmar, tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan constructive engagement; mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar.

Termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif.

Mengutip Tribunnews, Retno mengatakan, sebagai satu keluarga, yakni keluarga ASEAN, menjadi kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertera di dalam Piagam ASEAN.

Namun, berdasarkan artikel 1 ayat 7, isi dari piagam ASEAN menyatakan pentingnya untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum,  mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Artikel inilah yang dirujuk dalam pernyataan Indonesia dan pernyataan Brunei Darussalam, yang pada tahun ini menjabat sebagai Ketua ASEAN, dalam menanggapi perkembangan situasi di Myanmar.

“Indonesia yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar, sekali lagi, dalam mengatasi situasi yang delicate ini,” kata Menlu.