Aturan baru akan memungkinkan Muslim yang telah dilarang mendapatkan izin untuk minum minuman beralkohol dengan bebas.

Amandemen lain memungkinkan 'kohabitasi pasangan yang belum menikah', yang telah lama menjadi kejahatan di UEA.

Kohabitasi adalah istilah untuk menyebutkan seseorang dewasa berlainan jenis kelamin yang tinggal serumah atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan kohabitasi adalah perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.

Pihak berwenang, terutama di pusat keuangan Dubai yang lebih bebas, sering melihat ke arah lain ketika menyangkut orang asing, tetapi ancaman hukuman masih bertahan.

Percobaan bunuh diri, yang dilarang dalam hukum Islam, juga akan didekriminalisasi, The National melaporkan.

Dalam langkah untuk 'melindungi hak-hak perempuan' dengan lebih baik, pemerintah mengatakan akan menghapus undang-undang yang membela 'kejahatan demi kehormatan.'

Selama ini ada kebiasaan suku-suku di UEA yang dikritik secara luas di mana seorang kerabat laki-laki dapat menghindari penuntutan karena menyerang seorang wanita yang dianggap tidak menghormati keluarga.

Hukuman untuk kejahatan yang dilakukan untuk memberantas 'aib' seorang wanita, karena pergaulan bebas atau tidak mematuhi aturan agama dan budaya, sekarang akan sama untuk jenis penyerangan lainnya.

Reformasi itu terjadi sebulan setelah kurator festival sastra Hay di UEA melepaskan anonimitasnya untuk menuduh Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan (69) menteri toleransi Emirat, menyerangnya.

Caitlin McNamara (32) mengklaim bahwa pangeran teluk mencium, Sheikh Nahyan, dan meraba-raba dia ketika dia pergi mengunjunginya di vila pulau pribadinya pada bulan Februari 2020 untuk membahas festival sastra pertama Hay di Abu Dhabi.

Dia mengalami 'cobaan empat jam' di mana dia diduga menggosok payudaranya, mencoba menciumnya, menjepitnya ke tempat tidur dan meraba-raba dia.

Festival tersebut membatalkan waralaba di UEA setelah tuduhan itu dipublikasikan. Pengacara Sheikh Nahyan membantah tuduhan McNamara.

Tetapi Crown Prosecution Service (CPS) mengumumkan bahwa tidak ada kasus hukum yang akan diajukan terhadap menteri Emirat karena tidak memenuhi kriteria hukum yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan.