Gara-gara Aturan Covid-19 Terlalu Ketat, Warga Korea Utara Kelaparan

TRIBUNNEWS.COM - Akibat aturan terkait Covid-19 yang terlalu ketat, warga Korea Utara disebut mengalami kelaparan.

Berdasarkan laporan penyidik PBB, protokol ketat itu berimbas pada pelanggaran hak asai manusia dan kesulitan ekonomi masyarakat.

Hingga saat ini, negara penganut ideologi Juche itu masih mengeklaim nol kasus virus corona meski berbatasan dengan China.

Setahun terakhir, pemerintah Korea Utara menutup perbatasan, membatas perjalanan antar-negara maupun internasional.

Akibatnya, sekelompok diplomat Rusia dan keluarganya terpaksa meninggalkan Korut menggunakan troli yang dikayuh memakai tangan.

Kelompok berisi delapan orang, termasuk anak tiga tahun, harus bepergian 32 jam pakai troli dan dua jam mengendarai bus untuk mencapai Rusia.

Baca juga: Remaja di Korea Utara Diasingkan Bersama Keluarganya Gegara Ketahuan Nonton Film Porno

Baca juga: WNI Dapat Bantuan 40 Ribu Masker dari UMKM Korea Selatan

Kekhawatiran kelaparan yang dialami rakyat Korut diungkapkan Tomas Ojea Quintana, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Korea Utara.

Dalam laporannya seperti dikutip Reuters, Quintana menyatakan isolasi Pyongyang atas Covid-19 sudah jelas melanggar HAM.

Dia pun menyerukan pemerintahan Kim Jong Un untuk memastikan dampak penerapan protokol tak sampai lebih besar dari wabah.

Jumlah diplomat yang bertugas di Korut menyusut pada tahun lalu.

Banyak kedutaan negara Barat tutup karena dilarang merotasi personel.

Baca juga: Influencer Asal Nigeria Diduga Bantu Peretas Korea Utara Bobol Uang Rp 18 Triliun

Baca juga: Dubes RI Promosikan Kopi Indonesia di Korea Utara

Pyongyang jelas tidak mengakui mandat Quintana, dan sebelumnya membantah tuduhan PBB mengenai dugaan pelanggaran HAM.

Namun, Quintana mencatat menyusutnya perdagangan dengan China membuat pendapatan keluarga di menengah ke bawah menipis.

"Mulai terjadi kelangkaan di bahan penting, produk pertanian, hingga bahan mentah untuk pabrik," tulis Quintana.

Dilansir Daily Mirror, Rabu (3/3/2021), Quintana khawatir badai dan topan pada tahun lalu bisa menyebabkan krisis pangan.