Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari, mengumumkan keadaan darurat dan menyerahkan semua kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing.

Hanya beberapa hari kemudian, gerakan pembangkangan sipil mulai muncul, dengan para profesional menolak untuk kembali bekerja sebagai bentuk protes.

Gerakan dengan cepat mulai mendapatkan momentum dan tidak lama kemudian ratusan ribu orang mulai mengambil bagian dalam protes jalanan.

Protes dalam beberapa hari terakhir telah berujung terjadinya kekerasan antara petugas polisi dan warga sipil.

Baca juga: Polisi Myanmar Tembaki dan Lempar Granat ke Demonstran, Korban Tewas dan Luka-luka Terus Bertambah

Baca juga: Korban Tewas dari Kelompok Anti-Kudeta Myanmar Terus Berjatuhan

Tentang Myanmar

Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, merdeka dari Inggris pada 1948.

Selama sebagian besar sejarah modernnya, Myanmar berada di bawah kekuasaan militer.

Pembatasan mulai longgar sejak 2010 dan seterusnya, yang mengarah pada pemilihan bebas pada 2015 dan pelantikan pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin oposisi veteran Aung San Suu Kyi pada tahun berikutnya.

Pada 2017, tentara Myanmar membalas serangan terhadap polisi oleh militan Rohingya dengan tindakan keras mematikan.

Myanmar mendorong lebih dari setengah juta Muslim Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh dalam apa yang kemudian disebut PBB sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis"

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)