TRIBUNNEWS.COM, SYDNEY – Pemerintah Australia menghentikan program kerja sama pertahanan dengan Myanmar.

Sikap ini diambil di tengah tindakan kekerasan yang semakin intensif dilakukan oleh junta militer di negara itu terhadap demonstran anti kudeta.

Hal itu disampaikan  Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne seperti dilansir Reuters, Senin (8/3/2021).

“Australia juga akan mengalihkan bantuan kemanusiaan segera ke etnis Rohingya dan etnis minoritas lainnya”, kata Payne dalam sebuah pernyataan.

 "Kami akan memprioritaskan kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan yang paling mendesak dan berusaha untuk memastikan keterlibatan kemanusiaan kami, melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan entitas pemerintah atau pemerintah," kata Payne.

Baca juga: Dikecam Negara Barat karena Kudeta, Militer Myanmar Malah Ingin Dekati AS dan Ingin Jauhi China

Hubungan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar dibatasi untuk area non-tempur seperti pelatihan bahasa Inggris.

“Australia juga akan terus menuntut pembebasan Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat untuk pemimpin pemerintah yang digulingkan Aung San Suu Kyi, kata pihak berwenang.

Turnell telah ditahan dengan akses konsuler terbatas sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan sah yang terpilih secara demokratis di Myanmar.

Ratusan orang berkumpul di kota terbesar di Australia, Sydney selama akhir pekan mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap yang tegas terhadap kudeta tersebut.

Negara Asia Tenggara itu telah terjerumus dalam kekacauan setelah militer mengambil alih kendali negara itu dan menahan para pemimpin terpilih, dengan gelombang aksi protes harian yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 50 orang.

"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.

Serikat pekerja utama Myanmar telah menyerukan anggota untuk menutup perekonomian mulai Senin (8/3/2021), setelah pada hari Minggu terjadi aksi protes terbesar.

Pejabat Partai ‘Suu Kyi’ Tewas dalam Tahanan

Seorang pejabat dari Partai  Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi meninggal dalam tahanan di Myanmar semalam.