Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Junta Militer Myanmar Tuding Aung Suu Kyi Terima Dana Ilegal 600 Ribu Dolar AS

Tuduhan demi tuduhan dialamatkan kepada pemimpin terpilih yang dikudeta oleh junta Militer, Aung San Suu Kyi.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Junta Militer Myanmar Tuding Aung Suu Kyi Terima Dana Ilegal 600 Ribu Dolar AS
STR / AFP
Dalam foto file yang diambil pada 17 Juli 2019 ini, Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara selama upacara pembukaan Pusat Inovasi Yangon di Yangon. Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi terkena dua dakwaan pidana baru ketika dia muncul di pengadilan melalui tautan video pada 1 Maret 2021, sebulan setelah kudeta militer yang memicu protes besar-besaran tanpa henti 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON—Tuduhan demi tuduhan dialamatkan kepada pemimpin terpilih yang dikudeta oleh junta Militer, Aung San Suu Kyi.

Teranyar, junta militer menuduh Aung San Suu Kyi menerima pembayaran atau dana ilegal senilai 600 ribu dolar Amerika Serikat (AS) ditambah emas batangan saat berada di pemerintahan.

Hal itu disampaikan seorang juru bicara junta militer  Brigadir Jenderal Zaw Min Tun  seperti dilansir Reuters, Kamis (11/3/2021).

Brigadir Jenderal Zaw Min Tun menjelaskan informasi itu telah diverifikasi dan banyak orang sedang periksa terkait hal itu.

Baca juga: DK PBB Keluarkan Penyataan Tegas Soal Kudeta Militer di Myanmar

Brigadir Jenderal Zaw Min Tun juga mengatakan Presiden Win Myint dan beberapa menteri kabinet, juga telah terlibat dalam korupsi.

Presiden Min Wyint dituduh menekan komisi pemilihan umum untuk tidak menindak-lanjuti  laporan militer tentang kecurangan pemilu November 2020 lalu.

Berita Rekomendasi

Dua Dakwaan Tambahan untuk Suu Kyi

Aung San Suu Kyi muncul dalam kondisi sehat dalam sidang pengadilan virtual pada Senin (1/3/2021). Kali ini Aung San Suu Kyi menerima dua dakwaan baru.

“Aung San Suu Kyi kembali mendapat dakwaan baru yang ditambahkan, yang diajukan terhadapnya setelah kudeta sebulan yang lalu,” kata seorang pengacaramya seperti dilansir Reuters, Senin (1/3/2021).

Dakwaan tambahan untuk Aung San Suu Kyi berasal dari aturna hukum pidana era kolonial, yang melarang publikasi informasi yang dapat "menimbulkan ketakutan atau bahaya".

Pengacara Min Min Soe mengatakan kepada Reuters, Suu Kyi telah meminta untuk melihat dan bertemu tim hukumnya.

Min Min Soe mengatakan sidang berikutnya akan berlangsung pada 15 Maret.

Awalnya militer menangkap dan menahan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)  atas tuduhan kecurangan permilu 8 November 2020 lalu.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas