Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang telah merumuskan kebijakan dasar untuk fasilitas penyelenggaraan diagnosis prenatal. Dan terungkap usulan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan berpusat pada keterlibatan dalam sertifikasi fasilitas.

Diagnosis prenatal (sebelum kelahiran) baru (NIPT = noninvasive prenatal testing) yang memperkirakan kelainan kromosom janin dari darah ibu hamil.

"Sebuah proposal telah disampaikan kepada komite ahli Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan pada tanggal 17 Maret 2021, dan diharapkan kesepakatan umum akan dicapai paling cepat pada akhir Maret," ungkap sumber Tribunnews.com, Minggu (14/3/2021).

Sangat tidak biasa bagi negara Jepang untuk terlibat dalam sistem implementasi pengujian pranatal.

Terkait NIPT, pada 2013, Japan Society of Obstetrics and Gynecology (Nissanfu) membuat pedoman yang menetapkan persyaratan seperti melakukan konseling genetik oleh para ahli, dan hanya menyetujui tiga jenis kelainan kromosom seperti adanya down sindrom

Fasilitas implementasi telah disertifikasi oleh Asosiasi Ilmu Kedokteran Jepang sebagai fasilitas yang memenuhi persyaratan wanita Nissanfu.

Baca juga: Partai Komeito Ajak Masyarakat Jepang Bangkit Melawan Pandemi Covid-19

Baca juga: Kemnaker Jepang akan Perketat Pengawasan Pemagangan Tenaga Kerja Asing

Namun, jumlah fasilitas tidak bersertifikat yang diterapkan untuk tujuan komersial meningkat pesat sejak sekitar tahun 2016.

Dalam beberapa kasus, ibu hamil terpaksa memilih aborsi tanpa konseling dan tanpa penjelasan hasil tes yang benar.

Menurut usulan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, pemerintah pusat telah merumuskan kebijakan dasar NIPT berdasarkan diskusi panitia ahli.

Selain itu, akan dibentuk dewan baru yang terdiri dari pemerintah pusat, sivitas akademika terkait seperti Nissan Women dan Japanese Society of Pediatrics, organisasi penyandang disabilitas, dan pakar bioetika.

Dewan tersebut merumuskan pedoman untuk implementasi fasilitas berdasarkan kebijakan nasional, dan juga bertanggung jawab untuk pemeriksaan dan sertifikasi fasilitas.

"Kami sedang mempertimbangkan agar fasilitas pelaksana melaporkan hasil inspeksi setiap tahun dan meminta dewan mengevaluasinya. Pemerintah terlibat dalam sertifikasi sebagai anggota dewan, dan bertujuan untuk mengurangi jumlah ibu hamil yang menggunakan fasilitas yang tidak bersertifikat dengan memastikan kualitas fasilitas tersebut," tambahnya.

Diagnosis prenatal baru (NIPT) menganalisis DNA janin yang terdapat dalam darah ibu hamil untuk mengetahui kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh jumlah kromosom yang tidak normal.