Pengawas Media Rusia Minta Twitter Hapus Akun Outlet Berita Oposisi Kremlin
Layanan Federal Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa Rusia meminta pihak Twitter menghapus akun outlet berita oposisi Kremlin.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati

TRIBUNNEWS.COM - Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa (Roskomnadzor) meminta pihak Twitter untuk menghapus akun outlet berita oposisi Kremlin.
Permintaan ini disampaikan Roskomnadzor menyusul ancaman dari Moskow yang akan memblokir jaringan sosial, jika "konten terlarang" tidak dihapus dalam waktu satu bulan.
Mengutip Al Jazeera, langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap media sosial dan oposisi Kremlin, setelah protes para pendukung kritikus Presiden Vladimir Putin, Alexei Navalny dipenjara.
Baca juga: Rusia-AS Memanas, Presiden Joe Biden Sebut Vladimir Putin sebagai Pembunuh
Baca juga: Para Pemimpin Uni Eropa Mengutuk Hukuman Penjara 3,5 Tahun Terhadap Oposisi Rusia Alexei Navalny

Pengerahan massa pendukung Alexei Navalny dilakukan dengan pesan yang diunggah ke platform daring.
Menurut analisis, ancaman untuk meminta Twitter menghapus outlet berita oposisi Rusia merupakan langkah pertama dalam kampanye yang dinilai dapat menyebabkan pemblokiran jaringan lain di Kremlin.
Sebagian besar media lokal dikontrol ketat oleh negara.
Pengawas Roskomnadzor menghubungi Twitter agar pihaknya menghapus akun Media MBKh, outlet berita yang didirikan oleh Mihkail Khodorkovsky.
"Khodorkovsky dikenal sebagai seorang oligarki yang diasingkan dan kritikus Putin, " kata kelompok media itu pada hari Rabu.
Baca juga: Polisi Rusia Tahan Lebih 2.700 Demonstran yang Protes Penahanan Navalny
Baca juga: Polisi Moskow Menangkap Saudara Pemimpin Oposisi Rusia Alexei Navalny
Terjemahan: Roskomnadzor mengambil tindakan untuk melindungi warga Rusia dari pengaruh konten ilegal
Media MBKh Dituduh Melanggar Hukum
Media MBKh mengatakan, pengawas Roskomnadzor menuduhnya "melanggar hukum Federasi Rusia" dengan berbagi informasi dari kelompok "yang tidak diinginkan".
Pemimpin redaksi outlet, Veronika Kutsyllo membantah membagikan materi tersebut dan mengatakan bahwa MBKh belum diberitahu sebelumnya tentang permintaan Pengawas Roskomnadzor .
"(Negara) telah menjalankan taktik baru ini selama beberapa waktu, memberikan tekanan pada jaringan dan penyedia (berita) tanpa terlebih dahulu memperingatkan calon 'korban' mereka," katanya.
Baca juga: Sudah Ditawar Puluhan Miliar Rupiah, Cuitan Fenomenal Elon Musk di Twitter Batal Dijual
Baca juga: Tagar #StopAsianHate Trending di Twitter, Iko Uwais Dukung Kampanye Tersebut

Jika Tak Dilaksanakan, Twitter akan Diblokir dari Rusia
Pada Selasa (16/3/2021), pejabat dari Roskomnadzor mengatakan bahwa Rusia akan melarang/memblokir Twitter jika gagal menghapus unggahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan bunuh diri anak.
Pihak berwenang sebelumnya menuntut agar Twitter dan jejaring sosial lainnya menghapus pesan yang diduga meminta anak di bawah umur untuk mengambil bagian dalam protes anti-Kremlin.
Wakil Kepala Regulator Vadim Subbotin lantas angkat bicara kepada kantor berita Interfax.
"Twitter tidak menanggapi permintaan kami sebagaimana mestinya," tuturnya.
"Jika situasinya terus berlanjut maka itu akan diblokir dalam sebulan tanpa perintah pengadilan," ucapnya.
Menyoal hal ini, pihak Twitter mengatakan tidak ada komentar untuk dibuat tentang ancaman terbaru.
Perusahaan yang berbasis di AS itu sebelumnya membantah bahwa platform tersebut digunakan untuk mempromosikan kegiatan ilegal.
Twitter mengatakan keprihatinannya tentang bagaimana tekanan dari otoritas Rusia yang dapat mengekang kebebasan berbicara.
Baca juga: Soal Laporan Intelijen AS tentang Campur Tangan Pemilu, Rusia: Serangkaian Tuduhan Tak Berdasar
Baca juga: Laporan Intelijen AS Sebut Rusia Coba Mempengaruhi Hasil Pemilu AS 2020 yang Dimenangkan Biden

Rusia Perlambat Kecepatan Konten Video
Pekan lalu, Rusia mengambil tindakan untuk memperlambat kecepatan konten video dan foto di Twitter.
Langkah tersebut tampaknya menyebabkan penutupan situs Kremlin sendiri secara tidak sengaja, serta situs sejumlah lembaga pemerintah lainnya.
Hal ini mengingat ada laporan kesulitan teknis yang dihadapi Moskow saat mencoba mengontrol aliran informasi daring.
Pengacara Kelompok Hak Internet Rusia Roskomsvoboda, Sarkis Darbinyan mengatakan regulator negara "sangat terganggu" oleh Twitter setelah demonstrasi anti-Kremlin tahun ini.
Baca juga: Profil Alexei Navalny, Kritikus Vladimir Putin Sekaligus Pemimpin Oposisi Rusia

Selama protes, puluhan ribu orang turun ke jalan di seluruh Rusia untuk mendukung Navalny, yang dipenjara saat kembali ke negara itu setelah berbulan-bulan di Jerman pulih dari keracunan zat saraf.
"Setelah protes, menjadi jelas bahwa Twitter tidak berencana menghapus pesan yang berkaitan dengan tindakan sipil damai dan akan terus menandai propaganda negara, sehingga pengguna dapat mengenali informasi palsu," kata Darbinyan.
Setelah tak diberitakan media pemerintah, Navalny membangun pengikutnya melalui jejaring sosial.
Dia dan timnya tetap mengaktifkan akunnya bahkan saat dia dipenjara.
Akun Instagram Navalny minggu ini membagikan pesan di mana dia menggambarkan penjara saat ini sebagai "kamp konsentrasi" .
Berita lain terkait Rusia
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)