Tujuh Tahun Setelah Invasi Rusia terhadap Krimea: Krisis Air hingga Tingginya Pelanggaran HAM
Dengan cara ini, Rusia berusaha melegitimasi agresi militernya dan mencoba mencaplok Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol.
Editor: Malvyandie Haryadi
Adapun, situasi Hak Asasi Manusia di Krimea terus memburuk. Lebih dari 100 warga Ukraina telah ditahan secara ilegal di penjara Rusia.
Pada 14 Januari 2020, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan untuk menerima klaim kasus Ukraina terhadap Rusia.
Kasus-kasus yang diajukan menyangkut pelanggaran yang di lakukan oleh Rusia terhadap hak asasi manusia, khususnya: hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas peradilan yang adil, hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul dan berserikat.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mendukung resolusi terbaru tentang situasi hak asasi manusia di Krimea dan Sevastopol.
Resolusi ini menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran hak asasi manusia di Krimea yang dianeksasi di tengah pandemi COVID-19.
Dalam konteks ini, Majelis menyatakan keprihatinannya tentang bertambahnya kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penduduk Krimea sebagai akibat dari langkah-langkah aneksasi.
