Pada hari Rabu, junta membebaskan ratusan orang yang telah ditangkap selama tindakan agresif militer terhadap demonstrasi, menurut saksi dan AAPP.

Militer Myanmar, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, tidak menanggapi permintaan komentar.

Junta awal pekan ini menuduh demonstran anti-kudeta melakukan pembakaran dan kekerasan sekaligus mengungkapkan kesedihan atas kematian dari 164 demonstran.

Masuknya para pelarian dari Myanmar dapat menimbulkan tantangan diplomatik bagi India, yang memiliki hubungan dekat dengan Tatmadaw.

Kedatangan dari pelarian Myanmar juga telah menghasilkan beberapa ketidaksepakatan antara pemerintah federal India, yang ingin menjauhkan mereka, dan pemerintahan negara bagian Mizoram yang ingin memberikan bantuan sejalan dengan sentimen lokal.

Suku-suku di Mizoram memiliki hubungan dekat dengan komunitas Chin Myanmar, yang dominan di daerah yang berbatasan dengan negara India.

Kementerian luar negeri India dan pemerintah negara bagian Mizoram tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Kementerian luar negeri India sebelumnya telah menyatakan "keprihatinan mendalam" atas kudeta militer, dan mengatakan demokrasi dan aturan hukum harus ditegakkan.

Pemerintah India telah mengeluarkan arahan kepada empat negara bagian yang berbagi perbatasan dengan Myanmar, termasuk Mizoram, untuk memperketat keamanan, menurut tiga pejabat India.

Kepala Menteri negara bagian Mizoram Zoramthanga telah mendesak Perdana Menteri India Narendra Modi untuk memberikan suaka kepada "para pengungsi politik" dari Myanmar.

Situasi di negara tetangga Myanmar adalah "bencana manusia terbesardari sisi proporsi " yang tidak bisa diabaikan India, tulis Zoramthanga, dalam surat 18 Maret kepada Modi. (Reuters)