Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi, Minggu (28/3/2021) sore menegaskan kembali kebutuhan untuk mematuhi hukum internasional, menentang hukum yang dibuat sepihak oleh China khususnya di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Berikut adalah pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Jepang seperti yang diterima Tribunnews.

Pada hari Minggu, 28 Maret 2021, Menteri Pertahanan Nobuo Kishi mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Jepang, secara garis besar sebagai berikut:

Menteri Kishi awalnya menyatakan senang bisa melakukan tatap muka langsung dengan Menteri Prabowo untuk pertama kalinya, dan Menteri Prabowo mengucapkan terima kasih telah menerima kunjungan ke Jepang.

Kedua menteri bertukar pandangan tentang situasi regional baru-baru ini.

Dari Menteri Kishi, penting untuk menjaga dan memperkuat "Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka" (FOIP) berdasarkan aturan hukum, dan ada kekhawatiran serius tentang Hukum Laut yang diberlakukan China pada 1 Februari 2021.

Menegaskan kembali pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan, dan menegaskan kembali kebutuhan untuk mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Menteri Prabowo mengatakan bahwa perselisihan internasional harus diselesaikan melalui diplomasi dan dialog, dan supremasi hukum harus ditegakkan dalam setiap perselisihan.

Baca juga: Prabowo Percepat Kepulangannya ke Tanah Air dari Agenda Kunjungan di Jepang

Baca juga: Di Tokyo, Prabowo Subianto dan Menhan Jepang Bahas Situasi Myanmar

Kedua Menteri juga bertukar pandangan tentang situasi di Myanmar, sangat prihatin dengan situasi saat ini, dan sepakat untuk bekerja sama secara erat.

Selain itu, kedua menteri bertukar pandangan tentang kerja sama dan pertukaran pertahanan bilateral, dan sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama dan pertukaran pertahanan bilateral, termasuk poin-poin berikut:

(1) Panglima TNI mengunjungi Jepang
(2) Diadakan awal tahun ini untuk diskusi antara otoritas pertahanan (MM = Minister Meeting)
(3) Kelanjutan pembahasan proyek kerja sama konkrit di bidang alutsista dan teknologi
(4) Pelaksanaan panggilan dan pemanggilan kapal SDF dan pesawat di Indonesia
(5) Pelaksanaan pelatihan bersama di Indonesia
(6) Kerja sama partisipasi Pasukan Bela Diri (SDF) dalam pelatihan bersama multilateral "Comodo"
(7) Promosi kerja sama lebih lanjut di bidang bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana (HA / DR = Humanitarian Assistance and Disaster Relief), termasuk tindakan melawan penyakit menular virus corona

Selanjutnya, "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific" (AOIP) yang dikeluarkan oleh ASEAN pada bulan Juni 2020 dan "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka" (FOIP) Jepang memiliki banyak kesamaan esensial, dan AOIP.

Kedua Menteri menegaskan pentingnya melanjutkan dan memperkuat kerja sama dan pertukaran pertahanan Jepang-Indonesia sehingga dapat berkontribusi pada realisasi FOIP, dan sepakat untuk mempercepat pembahasan di tingkat kerja, termasuk konsultasi MM di masa mendatang.

Selain itu, kedua Menteri akan terus menjalin komunikasi yang erat antar otoritas pertahanan dengan berbagai cara, bahkan di bawah pengaruh infeksi baru virus corona, serta terus memperkuat kerja sama dan pertukaran pertahanan.