TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar Christine Schraner Burgener mengingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa risiko "pertumpahan darah” yang meluas akibat tindakan brutal militer terhadap demonstran anti-kudeta.

Hal itu disampaikan Utusan Khusus PBB itu dalam sesi Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (31/3/2021) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Kamis (1/4/2021).

Schraner Burgener mengatakan kepada sesi tertutup DK PBB beranggotakan 15 anggota bahwa militer yang merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, tetapi tidak mampu mengelola negara itu.

Untuk itu dia meminta DK PBB untuk mengambil tindakan mengatasi krisis di Myanmar.

Baca juga: Negara Bagian India Izinkan Pengungsi Myanmar Masuk Ke Wilayannya

"Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak untuk rakyat Myanmar dan mencegah bencana multi-dimensi di jantung Asia," katanya.

“Dewan harus mempertimbangkan "tindakan yang berpotensi signifikan" untuk mencegah  "pertumpahan darah," kata Schraner Burgener.

Inggris meminta pertemuan di PBB di New York sebagai tanggapan atas memburuknya kekerasan di Myanmar.

Setidaknya 521 warga sipil telah tewas dalam protes menentang kudeta, 141 di antaranya pada hari Sabtu pekan lalu, hari paling berdarah, menurut Asosiasi Bantuan hukum untuk Tahanan Politik.

Pertempuran juga telah berkobar antara tentara dan pemberontak etnis minoritas di wilayah perbatasan. Pengungsi yang melarikan diri dari gejolak mencari keselamatan di negara-negara tetangga.

Baca juga: Etnis Karen Ungkap Ribuan Militer Myanmar Maju Untuk Serbu Wilayahnya

"Tindakan kekerasan oleh militer ini sama sekali tidak dapat diterima dan membutuhkan pesan yang kuat dari komunitas internasional," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, dalam pengarahan pers virtual setelah sesi dewan.

“Dewan Keamanan "harus memainkan perannya" dalam respons internasional,” tambahnya.

Dewan sejauh ini telah mengeluarkan dua pernyataan yang menyatakan keprihatinan dan mengutuk kekerasan terhadap demonstran.

Negara Bagian India Izinkan Pengungsi Myanmar Masuk Ke Wilayannya

Satu negara bagian India di perbatasan telah mencabut larangan menolak pengungsi dari Myanmar yang melarikan diri dari pertumpahan darah tatkala junta militer membombardir wilayah mereka.

Hal itu disampaiakn dua pejabat negara bagian India kepada Reuters, Rabu (31/3/2021).

Lebih dari 1.000 orang, termasuk polisi Myanmar dan keluarga mereka, telah menyeberang ke India sejak akhir Februari, sebagian besar dari mereka memasuki negara bagian Mizoram, di mana pemerintah setempat dan kelompok masyarakat sipil telah mendukung mereka.

Baca juga: Kisah Pilu Sejumlah Bocah Menangisi Temannya yang Ditembak Mati Aparat Myanmar saat Bermain

Setelah orang-orang mencoba menyeberang ke negara bagian India kedua, Manipur, pekan lalu, pemerintah negara bagian di sana mengatakan kepada lima distrik yang berbatasan dengan Myanmar untuk menolak para pengungsi.

"Administrasi Distrik tidak boleh membuka kamp apa pun untuk menyediakan makanan dan tempat berlindung," kata surat itu, salinannya ditinjau oleh Reuters.

"Orang-orang yang mencoba masuk atau  mencari perlindungan harus ditolak dengan sopan," katanya.

Pemerintah federal India sebelumnya telah meminta otoritas lokal untuk menghentikan masuknya para pelarian dari Myanmar dan mendeportasi siapa pun yang telah menyeberang.

Tetapi dua pejabat pemerintah federal mengatakan pada hari Selasa arahan Manipur telah ditarik pada hari Senin.

Perintah itu, yang dikeluarkan pada 26 Maret, telah mendapat kritik keras.

"Sangat memalukan!" kata Shivshankar Menon, mantan Penasihat Keamanan Nasional India, di Twitter, bereaksi terhadap salinan perintah awal yang beredar di media sosial.

Baca juga: Ratusan Masyarakat Sipil Tewas, Menlu Retno Minta Junta Militer Stop Kekerasan di Myanmar

Tiga warga negara Myanmar telah menjalani perawatan untuk luka tembak dan cedera di ibu kota Manipur, Imphal, sejak 26 Maret, kata seorang dokter senior.

"Mereka mengalami cedera senjata api," kata Dr Lokeshwar Singh, Pengawas Medis Institut Ilmu Kedokteran Jawaharlal Nehru kepada Reuters.

Dia menambahkan mereka semua dalam kondisi stabil.

Lebih dari 500 orang tewas di Myanmar sejak 1 Februari, ketika militer melakukan kudeta dan melengserkan pemerintah sipil, memicu gelombang protes.

Manipur dan Mizoram adalah dua dari empat negara bagian India yang berbagi perbatasan dengan Myanmar, memungkinkan pergerakan orang dan barang yang mudah.

Pengungsi yang melarikan diri dari tindakan kejam militer terhadap demonstran pro-demokrasi Myanmar juga telah mulai melarikan diri ke Thailand.

Pemerintah di sana telah mengatakan orang-orang akan diterima dengan alasan kemanusiaan, tetapi seorang pejabat Thailand di perbatasan, yang berbicara dengan syarat anonimitas, mengatakan kepada Reuters tentara itu masih mengirim sebagian besar pengungsi kembali karena dianggap aman di sisi lain.(Reuters)