Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiga menteri Indonesia (RI), yakni Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, dan Menteri BUMN pada Jumat, bertolak ke Wu Yi, Provinsi Fujian, China untuk membidik sekiranya 4 isu penting.

Pada konferensi pers, Menlu mengatakan ia dan dua rekan menterinya telah melakukan 14 pertemuan yang membahas berbagai isu, baik dengan Pemerintah, produsen vaksin maupun dengan private sectors China.

“Kami secara terpisah maupun bersamaan melakukan berbagai pertemuan. Pertemuan kali ini jumlahnya 14 pertemuan yang meng-cover berbagai isu,” kata Retno pada konferensi pers virtual, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: China Protes Keras Hubungan Jepang - Indonesia Semakin Mesra

Keempat isu penting itu meliputi situasi geopolitik kawasan, kerja sama vaksin, peningkatan perdagangan dan investasi, serta kerjasama kekonsuleran termasuk upaya untuk terus memperkuat pelindungan terhadap ABK Indonesia.

Terkait situasi geopolitik di kawasan, Menlu menyampaikan kekhawatiran RI terhadap kondisi masyarakat Myanmar kepada Menlu China, Wang Yi, yang juga memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia agar segera dilakukan dialog.

Menlu RI secara tegas juga menekankan prinsip kerja sama ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, yang juga menyangkut soal Laut China Selatan.

“ASEAN terbuka dengan semua mitra untuk mengimplementasikan kerjasama dalam konteks Outlook dan terus memajukan kerjasama karena kita yakin bahwa konfrontasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun,” kata Menlu.

Terkait vaksin, Menlu meminta agar China tidak melakukan pembatasan dan larangan ekspor vaksin dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Baca juga: Menteri Pertahanan AS Telepon Menhan Prabowo Bahas Kerja Sama Bilateral Hingga Laut China Selatan

Retno berujar sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group, ia memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyerukan kerja sama agar kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua negara dapat terlaksana.

“Indonesia mengharapkan agar pemerintah RRT akan terus memberikan dukungan agar pengiriman vaksin yang telah sudah menjadi komitmen yang mengikat (dapat dilakukan sesuai jadwal yang ada,” ujarnya.

Terkait ABK WNI, RI mengusulkan kiranya dapat dibuat sebuah mekanisme pengaturan penempatan ABK WNI di kapal ikan Tiongkok yang lebih terstruktur dan dapat lebih  diverifikasi oleh dua otoritas pemerintah.

Sehingga akan memudahkan pelindungan bagi ABK Indonesia.

“Pihak RRT akan menugaskan working level untuk mulai melihat kemungkinan kerja sama ini,” kata Menlu.

Terkait pertemuan dengan private sector telah menghasilkan beberapa komitmen untuk meningkatkan pembelian beberapa produk dari Indonesia, seperti furnitur maupun produk pertanian.