Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyerukan kembali solidaritas global untuk memastikan akses Vaksin Covic-19 yang berkeadilan dan merata.

Hal ini ia sampaikan di Pertemuan Khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB bertema “Vaccine for All” yang dilaksanakan secara virtual Jumat (16/4/2021) malam.

"Virus ini adalah ujian bagi solidaritas kita. Banyak resolusi dan deklarasi telah dikeluarkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan kata-kata kita ke dalam aksi nyata," kata Menlu Retno lewat keterangannya.

Retno mengatakan solidaritas global harus diperkuat untuk mendukung kesetaraan akses terhadap vaksin.

Di antaranya melalui peningkatan produksi, intensifikasi kerja sama transfer teknologi, termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan.

Baca juga: Memasuki Gelombang ke-4 Covid-19 di Jepang, Deklarasi Darurat Kemungkinan Kembali Diberlakukan

Pada pertemuan malam itu, Menlu RI juga menyerukan penghapusan restriksi ekspor dan mengakhiri segala bentuk politisasi vaksin.

Ia mengatakan COVAX telah menjangkau pasokan vaksin bagi lebih dari 100 negara pada 6 benua di dunia.

Namun demikian, masih terdapat tantangan akses dan distribusi, di mana hanya 0,2 persen dari vaksin tersebut yang didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah.

"Kita tidak bisa membiarkan kesenjangan global ini menggagalkan perjuangan kita melawan pandemi, terutama di tengah ancaman gelombang ketiga Covid-19," tegas Menlu.

Pertemuan menggarisbawahi bahaya ketimpangan distribusi vaksin yang akan berdampak epidemiologis dan ekonomi yang sangat merugikan semua negara.

Kasus Covid-19 meningkat 2 kali lipat dalam 2 bulan terakhir, dengan tingkat infeksi tertinggi yang pernah terjadi selama pandemi.

Pertemuan menghasilkan Sebuah komitmen untuk mendukung kerangka vaksin multilateral yang diusung Covax Facility, dan seruan kepada semua pihak untuk membantu meningkatkan kapasitas Covax Facility.

Terutama dari sisi pendanaan, dan kepada negara yang memiliki ekses suplai vaksin untuk dapat mendonasikannya kepada negara yang membutuhkan.

Baca juga: Wanita Brasil Diminta Menunda Kehamilan di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Badan Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council-ECOSOC) adalah salah satu dari 6 (enam) badan utama PBB yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan isu ekonomi dan sosial dalam PBB.

"ECOSOC membawahi 15 (lima belas) badan subsider PBB, 8 (delapan) komisi fungsional, dan lima komisi regional dalam bidang ekonomi dan sosial," katanya.

Pertemuan dipimpin Presiden Ecosoc dan dihadiri 48 negara yang mendukung akses vaksin berkeadilan dan merata.

Turut menyampaikan pidato pembukaan pada event ini adalah Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden Majelis Umum PBB, serta Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).