Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Pemerintahan bayangan Myanmar menyambut baik seruan para pemimpin Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengakhiri "kekerasan militer" setelah pembicaraan di Jakarta dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing.

Jenderal Min Aung Hlaing menghadiri KTT ASEAN pada Sabtu (24/4/2021) dengan para pemimpin dari 10 Negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk membahas krisis Myanmar.

Sejak militer mengkudeta pemerintahan di bawah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu, Myanmar telah gempar, dengan aksi protes hampir setiap hari dan boikot atau mogok kerja nasional di semua sektor masyarakat yang dilakukan untuk menuntut kembali ke demokrasi.

Pasukan keamanan telah mengerahkan amunisi asli untuk menghadapi aksi unjuk rasa jalanan, dan menewaskan lebih dari 740 orang dalam tindakan keras brutal, menurut kelompok pemantau lokal Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Tetapi pertemuan ASEAN menghasilkan konsensus bahwa akan ada "penghentian segera kekerasan di Myanmar", kata sebuah pernyataan yang dirilis oleh ASEAN pada Sabtu malam.

ASEAN juga akan memiliki utusan khusus untuk "memfasilitasi mediasi" antara semua pihak, dan perwakilan ini akan dapat melakukan perjalanan ke Myanmar.

Seorang juru bicara dari pemerintahan bayangan anggota parlemen yang terguling--banyak di antaranya berasal dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi--pada hari Sabtu menyambut baik seruan untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar sebagai "berita yang menggembirakan".

"Inilah yang telah dituntut oleh Pemerintah Persatuan Nasional," kata menteri kerja sama internasional NUG yang dikenal sebagai Dr Sasa, yang saat ini bersembunyi bersama anggota parlemen lainnya.

"Kami sangat menunggu keterlibatan Sekretaris Jenderal (ASEAN). Kami menanti tindakan tegas ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan bagi rakyat dan untuk kawasan."

Anggota parlemen NUG saat ini dicari karena dituding melakukan pengkhianatan oleh junta.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Tak Keberatan Delegasi ASEAN ke Myanmar untuk Selesaikan Krisis

Akankah Pembunuhan Berhenti?

Ketika Myanmar mendekati tiga bulan di bawah rezim militer, terjadi peningkatan kekerasan oleh pasukan keamanan junta - terutama di pusat-pusat perkotaan - telah mendorong demonstran dan aktivis terkemuka bersembunyi.

Junta juga telah menghambat saluran atau akses komunikasi di seluruh negeri, memberlakukan shutdown internet setiap malam selama 70 hari berturut-turut dan membatasi data seluler.

Myanmar telah diguncang oleh gelombang aksi protes setelah kudeta militer yang mengusir pemimpin sipil.

Pada hari Sabtu (24/4/2021), ketika Jenderal Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan dengan para pemimpin ASEAN dan menteri luar negeri di Jakarta, militer dan polisi menembaki demonstran di dekat ibu kota Myanmar, Naypyidaw.

Satu demonstran berusia 50 tahun ditahan oleh polisi dan ditembak mati oleh seorang militer, kata seorang saksi mata kepada AFP.

Jumlah tahanan naik menjadi 3.389 pada hari Sabtu, menurut AAPP.

Pelapor Khusus PBB di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan masih harus dilihat seberapa efektif keterlibatan ASEAN itu.

"Hasil KTT ASEAN akan ditemukan di Myanmar, bukan (dalam) dokumen," kicau Andrews hari Minggu.

"Apakah pembunuhan akan berhenti? Akankah meneror lingkungan berakhir? Akankah ribuan orang yang diculik dibebaskan? Apakah impunitas akan bertahan?"

Andrews menambahkan bahwa dia "cemas" untuk bekerja dengan utusan khusus ASEAN.

Junta telah membenarkan perebutan kekuasaannya sebagai sarana untuk melindungi demokrasi, menuduh kecurangan pemilu pada pemilu November yang telah dimenangkan partai Suu Kyi.(AFP/Channel News Asia)