TRIBUNNEWS.COM, YANGON — Milisi Persatuan Nasional Karen (KNU) menguasai pos terdepan militer Myanmar yang dekat dengan perbatasan dengan Thailand pada selasa (27/4/2021).

Hal itu disampaikan kepala urusan luar negeri kelompok bersenjata, Padoh Saw Taw Nee, kepada Reuters, Selasa (27/4/2021).

Sebelumnya pecah pertempuran hebat antara militer Myanmar dan pasukan etnis Karen pada selasa dini hari.

Penduduk desa di seberang Sungai Salween di Thailand melaporkan terjadi baku tembak hebat sejak sebelum matahari terbit. 

“Pasukan KNU berhasil  merebut pos terdepan militer  Myanmar pukul 05.00  hingga 06.00,” jelas Padoh Saw Taw Nee.

Dia mengatakan kamp telah ditempati dan dibakar serta kelompok itu masih memeriksa jumlah korban tewas dan korban luka yang jatuh dalam pertempuran tersebut.

Pertempuran sengit ini terjadi dua hari setelah setelah para pemimpin Asia Tenggara (ASEAN) mengatakan mereka telah mencapai konsensus dengan junta tentang mengakhiri kekerasan.

Warga Sipil Tewas Ditembak Mati Militer

 Aparat keamanan Myanmar menembak mati seorang pria di kota kedua Mandalay pada hari Senin (26/4/2021), media nasional melaporkan.

Jatuhnya korban jiwa dari warga sipil itu terjadi dua hari setelah para pemimpin Asia Tenggara (ASEAN) mengatakan mereka telah mencapai konsensus dengan junta tentang mengakhiri kekerasan.

Pria itu ditembak mati di sebuah toko nasi goreng di Mandalay pada Senin malam dan beberapa orang lainnya terluka, tiga media Myanmar melaporkan, seperti dilansir Reuters,Seasa (27/4/2021).

Kantor berita Mizzima juga mengatakan seorang wanita telah ditembak mati di sepeda motor di kota selatan Dawei.

Seorang juru bicara junta tidak segera menanggapi.

Dengan sebagian besar akses internet dipotong dan pergerakan jurnalis dibatasi, Reuters tidak dapat mengkonfirmasi insiden itu secara independen.

Baca juga: Baru Setujui Konsensus ASEAN, Aparat Militer Myanmar Tembak Warga Sipil di Kota Mandalay

Sebuah kelompok pemantau aktivis mengatakan lebih dari 750 orang telah terbunuh oleh pasukan keamanan ketika para jenderal melepaskan kekuatan mematikan dalam menghadapi aksi protes berkelanjutan terhadap kudeta 1 Februari.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing mencapai kesepakatan pada pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada akhir pekan dengan langkah-langkah untuk membawa perdamaian.

Namun pemimpin junta militer tidak tunduk pada seruan untuk membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin pemerintah sipil yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, dan kesepatan ASEAN tidak memiliki garis waktu untuk mengakhiri krisis.

Para aktivis mengkritik perjanjian yang dihasilkan  pertemuan ASEAN, yang disebut konsensus lima poin yang mencakup akhiri kekerasan, memulai dialog di antara semua pihak, menerima bantuan, dan menunjuk utusan khusus ASEAN yang akan mengunjungi Myanmar.

"Kami menyayangkan fakta bahwa konsensus tercapai tanpa representasi yang sah dari rakyat Myanmar," kata sebuah pernyataan atas nama lebih dari 400 kelompok masyarakat sipil Myanmar, yang mengatakan ASEAN harus mendorong junta untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah persatuan sipil.

Militer belum secara resmi mengomentari hasil pertemuan itu tetapi penyiar televisi pemerintah, mengutip dewan militer yang berkuasa dalam buletin utamanya, mengatakan: "Beberapa fakta dari ASEAN adalah kontribusi yang baik sehingga kami akan mempertimbangkan itu."(Reuters)