Kami tidak berbicara tentang memperpanjang mandat Anda atau menaklukkan orang lain. Kami berbicara tentang kelangsungan hidup negara kami, kelangsungan hidup negara Anda,” lanjut mereka.

Para penulis surat tersebut juga telah menyuarakan dukungan kuat kepada para penandatangan surat yang pertama dan dengan keras mengkritik tanggapan pemerintah terhadap surat tersebut.

"Untuk mendorong perwira senior militer agar mengambil sikap dan mengekspos diri mereka sendiri, sebelum dengan marah memberi sanksi kepada mereka segera setelah mereka menulis apa pun selain laporan pertempuran, seseorang pasti sangat jahat," bunyi surat itu.

Surat pertama, yang diterbitkan pada 21 April - pada peringatan 60 tahun kudeta yang gagal terhadap Jenderal Charles de Gaulle atas dukungannya untuk mendukung kemerdekaan Aljazair - menyebabkan keributan di antara para pejabat tinggi Prancis.

Perdana Menteri Jean Castex mencap pesan itu sebuah inisiatif melawan semua prinsip republik kami, kehormatan dan kewajiban tentara.

Sementara militer berjanji untuk menghukum para penandatanganan surat yang masih aktif berdinas di kemiliteran.

Fakta lain, lebih dari setengah rakyat Prancis mendukung peringatan para pensiunan jenderal yang memperingatkan, Prancis sedang menuju perang saudara.

Jajak pendapat baru menunjukkan 58 persen orang Prancis mendukung seruan untuk saling menghormati.

Meskipun Perdana Menteri Jean Castex mengutuk surat kepada Presiden Emmanuel Macron minggu ini dan para penandatangan sekarang menghadapi sanksi disipliner, jajak pendapat TV LCI yang dilakukan oleh Harris Interactive menunjukkan orang Prancis mendukung sikap 20 pensiunan jenderal.

Survei majalah Valeurs Actuelles, 73 persen penduduk Prancis setuju penilaian bahwa negara itu telah hancur, dan 84 persen setuju kekerasan meningkat dalam masyarakat Prancis.

Para penandatangan petisi menambahkan Presiden Macron akan bertanggung jawab atas ribuan kematian jika dia menunda-nunda kebijakan menyelamatkan negaranya.

Perkembangan lain terkait aksi protes anggota militer ke Presiden, sebanyak 18 prajurit Prancis yang terlibat akan diseret ke pengadilan militer.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Prancis, Jenderal Francois Lecointre menjelaskan fakta baru itu. Menurutnya, setiap tentara dan perwira yang diidentifikasi akan menghadap dewan militer yang lebih tinggi.

“Semua dari mereka akan dikenakan sanksi disiplin, dengan yang lebih keras disediakan untuk pangkat paling senior,” tambahLecointre.