Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kesepakatan perjanjian militer bersama antara Jepang dan Indonesia telah dilakukan 20 Maret 2021.

Lalu bagaimana proses pelaksanaan ekspor produk kapal laut badan bela diri marinir Jepang (JMSDF) ke Indonesia?

"Pemerintah akan memanfaatkan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk mendorong ekspor alutsista. JBIC, lembaga keuangan yang berafiliasi dengan pemerintah, akan memberikan pinjaman berbunga rendah kepada negara mitra untuk menciptakan lingkungan yang mudah untuk membeli alutsista," ungkap sumber Tribunnews.com, Jumat (14/5/2021).

Secara umum Pemerintah Jepang memotong larangan ekspor pada tahun 2014, tetapi belum mencapai hasil yang memadai, dan berharap dapat memanfaatkan kerangka dukungan keuangan ini untuk mengatasi situasi tersebut.

Banyak peralatan, seperti kapal pengawal dan pesawat angkut, mahal dan harganya lebih dari ratusan juta yen, yang merupakan faktor yang enggan dibeli oleh pemerintah asing.

Bahkan, ada kasus di mana negara berkembang yang kekurangan dana meminta pinjaman berbunga rendah sebagai syarat pembelian.

Baca juga: Festival Fushiki Hikiyama Hanayama Jepang Digiring Kembali di Takaoka Setelah 2 Tahun Diliburkan

Namun, lembaga keuangan swasta seringkali tidak dapat membuat pengaturan karena suku bunga, dan sebagainya.

Dan pemerintah Jepang telah memutuskan bahwa diperlukan kerangka kerja untuk pinjaman berbunga rendah.

Di sisi lain, pemerintah mendorong eksportir Jepang untuk menggunakan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. NEXI milik pemerintah Jepang.

NEXI melakukan asuransi untuk transaksi luar negeri berisiko tinggi yang tidak didukung oleh perusahaan asuransi swasta, dan jika membayar premi, NEXI akan menjaminnya bahkan jika pembayaran ke negara mitra tertunda, jadi ini akan menjadi keringanan.

Kementerian Pertahanan Jepang saat ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk ekspor pertama kapal pengawal Pasukan Bela Diri Maritim, dan diharapkan dapat mengusulkan penerapan sistem pendukung tersebut.

"Tidak diragukan lagi itu akan menjadi materi yang positif dalam negosiasi kontrak," kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang.

Pada tahun 2014, pemerintah mengganti "Tiga Prinsip Ekspor Senjata," yang pada prinsipnya melarang ekspor alutsista, dan "Tiga Prinsip Transfer Alat Pertahanan," yang mengizinkan ekspor hanya jika berkontribusi pada perdamaian dan keamanan Jepang.

Ini juga bertujuan untuk mengembangkan pasar luar negeri dan mempertahankan industri pertahanan dalam negeri yang semakin ketat.

Saat ini, ekspor peralatan militer untuk produk jadi dibatasi pada satu kasus (sekitar 10,5 miliar yen) radar pertahanan udara (diproduksi oleh Mitsubishi Electric) dikirimkan ke pemerintah Filipina.

Jadi apabila nanti terkirim kapal militer Jepang ke Indonesia, merupakan salah satu kasus khusus dan langka dari Jepang berkat keberhasilan Menhan Indonesia Prabowo Subianto melobi Jepang selama ini.

Sementara itu upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.