TRIBUNNEWS.COM, PARIS – Pucuk pimpinan Kepolisian Prancis mengecam hampir 100 mantan perwira koleganya yang memperingatkan potensi ‘perang saudara” di negara itu.

Kepala Kepolisian Prancis, Frederic Veaux, berpendapat para mantan polisi itu masih terikat 'kewajiban menahan diri', UU yang membatasi pegawai negeri mengungkapkan pendapat pribadi di depan umum.

“Inisiatif Anda melemahkan lembaga kami, dari pada memperkuatnya," tulis Vaux lewat suratnya merespon petisi para mantan polisi Prancis. Kabar ini dikutip dari laman Russia Today, Senin (17/5/2021). 

Dia berargumen Kepolisian Prancis membutuhkan kepercayaan diri, persatuan, dan kohesi dalam barisannya, tanpa semangat keberpihakan.

Pada saat yang sama, Veaux mengatakan pemerintah telah membuat langkah penting baik dalam hal perlindungan petugas dan peralatan polisi.

Belasan jenderal dan mantan perwira militer Prancis beberapa pecan lalu membuat surat terbuka, memperingatkan kemungkinan perang saudara di Prancis.

Baca juga: Anggota Militer Aktif Prancis Peringatkan Potensi Perang Saudara di Negara Itu

Mereka memperingatkan ekstrimisme kelompok tertentu menggunakan narasi agama, yang bisa meruntuhkan Prancis.

Cara penanganan dan kebijakan yang dibuat Presiden Emmanuel Macron, dianggap memberi jalan bagi mereka untuk mengubah tatanan Prancis.

Karena itu lewat petisi yang ditandatangani 93 mantan perwira polisi, mendesak Presiden Emmanuel Macron, pemerintah, dan anggota parlemen untuk “melakukan segala kemungkinan untuk mengakhiri situasi yang sangat serius ini.

Prancis tidak boleh jatuh ke dalam kekacauan. Polisi Prancis tidak dapat mengizinkan angkatan bersenjata menggantikan mereka untuk menghindari perang saudara.

Kematian Polisi Saat gerebek Kriminal

Para penandatangan menulis serangan terhadap polisi merupakan penolakan terhadap nilai-nilai republik kami, kebiasaan kami dan model masyarakat kami.

Surat itu menyebutkan kematian Eric Masson, seorang perwira yang tewas dalam penggerebekan narkoba di selatan kota Avignon bulan ini.

"Serangan terbuka terhadap kantor polisi oleh gerombolan orang bersenjata dan bertopeng menyebar ke seluruh wilayah kami tanpa mendapat hukuman," kata para mantan perwiralewat petisi itu.