Mahathir: Warga Harus Tetap di Rumah untuk Menahan Penularan Covid-19
Mantan PM Malaysia Mahathir Mohammad dorong pemerintah mengurung warga di rumah untuk mencegah lebih tingginya penularan Covid-19 di Malaysia
Editor: hasanah samhudi
TRIBUNNEWS.COM, PETALING JAYA – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, menilai warga Malaysia harus dikurung di rumah mereka untuk jangka waktu tertentu untuk memutus rantai penularan Covid-19.
Pandangan Mahathir ini didasarkan atas lonjakan angka Covid-19 yang mengejutkan di Malaysia dan harus segera dihentikan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap orang selamat dari masa sulit ini. Karenanya, mereka yang diminta tinggal di rumah dan tidak punya pekerjaan harus mendapatkan makanan.
Ia mengatakan, pemberlakuan kembali perintah kontrak Gerakan (MCO) sudah tepat, namun tidak terlalu ketat seperti sebelumnya.
“Kita perlu membatasi orang di rumah mereka. Seharusnya tidak ada alasan bagi massa untuk berkumpul. Tetap jaga jarak harus diterapkan bahkan di antara mereka yang ada di garis depan,” katanya.
Baca juga: Setelah Malaysia, Giliran Singapura Berlakukan Lockdown Ketat
Ia mengatakan, mengurung orang di rumah berarti mereka tidak akan punya uang dan makanan. Pemerintah harus menerima tanggung jawab untuk menjaga agar orang tetap hidup.
“Untuk makanan harus ada dapur umum tempat makanan disiapkan, dikemas dan dikirim ke rumah-rumah,” ujarnya dalam postingan blognya, Kamis (20/5).
Dia menambahkan bahwa mereka yang ada di rumah tidak boleh keluar untuk mengambil makanan di dapur umum karena akan banyak orang yang datang.
Kurir harus direkrut untuk mengantarkan makanan ke rumah-rumah, katanya. Seharusnya tidak ada kontak antara pengendara pengiriman dan pemilik rumah.
“Dapur hotel harus digunakan untuk menyiapkan dan mengemas makanan. Karantina rumah harus dilakukan setidaknya selama satu bulan,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Ingatkan Kepala Daerah Kalau Malaysia dan Singapura Sudah Lockdown
Ia menambahkan, “Polisi dan militer harus sangat ketat dalam memastikan orang-orang tidak keluar untuk berbelanja atau melakukan apa pun.”
Diakuinya, kebijakan itu akan memakan biaya yang besar, namun biaya tersebut harus ditanggung oleh pemerintah.
Anggota parlemen Langkawi juga mengatakan bahwa negara harus menelan pil pahit dan "serius" tentang perang melawan Covid-19, atau lebih banyak nyawa akan hilang karena pandemi.
“Apa pun penyebab maraknya pandemi saat ini, yang harus diterima adalah menanganinya, upaya untuk mengurangi jumlah kasus baru akan menghabiskan banyak biaya,” katanya.
Baca juga: Singapura Lockdown, Warganya Padati Supermarket, Terjadi Panic Buying
Dia mencatat bahwa meskipun Malaysia mampu menurunkan infeksi baru pada putaran pertama MCO tahun lalu, negara tersebut masih belum belajar dari keberhasilannya.
Ia mengatakan, ketika kita pertama kali mengalami serangan (virus), seluruh negeri harus menerima kontrol pergerakan total. Tidak ada mobil di jalanan dan tidak ada pejalan kaki.
"Setelah satu bulan kita mengucapkan selamat kepada diri kami sendiri atas keberhasilan tindakan tersebut," katanya.
“Kita menjadi terlalu percaya diri. Kita yakin kita tahu cara menangani pandemi. Dan kita mengadakan pemilihan di Sabah,” ujarnya.
“Kita tidak belajar apa-apa. Bulan Ramadhan adalah bulan bazar. Semua orang menikmati bazar. Yang pasti banyak yang menganggap bazar sebagai sarana untuk menambah penghasilan,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, tidak ingin menjadi tidak populer dengan melarang bazaar, tetapi ketika kasus baru melonjak hingga lebih dari 4.000 per hari, bazaar tersebut tiba-tiba dilarang.
Baca juga: Beli Kue Lapis Banyak untuk Kerabat di Serawak, Warga Malaysia Kecewa Tak Bisa Mudik
“Itu adalah contoh jungkir balik yang tidak bisa diterima orang. Para pedagang asongan telah membeli bahan-bahan untuk produk mereka selama sebulan penuh. Sekarang mereka akan merugi karena tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan kembali modalnya,” katanya.
Mahathir mengatakan program vaksinasi juga harus dipercepat, dan vaksin apa pun yang digunakan secara luas di negara lain harus diterima.
Upaya khusus harus dilakukan, katanya, agar orang kampung (penduduk desa) divaksinasi.
Pemerintah mengklaim telah menghabiskan lebih dari 600 miliar ringgit untuk memerangi pandemic, katanya, jika demikian, kita harus memiliki kapasitas untuk menangani pandemi.
“Tapi jelas kita belum. Kita harus tahu kenapa. 600 miliar ringgit adalah uang yang banyak. Tidak mudah menghabiskan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu, ”ujarnya.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah Perikatan Nasional telah mengalokasikan lebih dari 600 miliar ringgit dalam paket stimulus ekonomi dan pada Anggaran 2021 untuk memerangi Covid-19 dan merevitalisasi ekonomi. (Tribunnews.com/thestar.com/Hasanah Samhudi)