TRIBUNNEWS.COM, JENEWA -  Negara-negara Muslim meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan selama konflik 11 hari antara Israel dan kelompok Hamas.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nation Human Rights Council - UNHRC) akan mengadakan pertemuan khusus tentang konflik terbaru ini  Kamis (27/5) besok. Pertemuan ini atas inisiasi dari Pakistan, sebagai koordinator Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan negara Palestina.

Negara-negara tersebut mengajukan rancangan resolusi pada Selasa (25/5) malam.

Rancangan resolusi itu akan membentuk komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki semua pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di Israel, sejak 13 April.

Berdasarkan rancangan itu, juga akan diperiksa semua akar penyebab ketegangan dan ketidakstabilan. “Termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras atau agama," kata rancangan itu.

Baca juga: Penangkapan Massal Warga Palestina karena Dukung Protes Serangan Israel ke Gaza

Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisis bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik, "untuk memaksimalkan kemungkinan diterimanya dalam proses hukum".

Tim ini akan melaporkan kembali pada Juni 2022, yaitu mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab dan akuntabilitas hukumnya.

Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa, Meirav Eilon Shahar, mengatakan dalam tweet minggu lalu bahwa mengadakan pertemuan untuk mengincar Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari badan ini".

Para pendukungnya "hanya menghargai tindakan Hamas, sebuah organisasi teroris", tambahnya, mengacu pada penguasa Islam di jalur pantai.

Sejak dibentuk pada tahun 2006, Dewan Hak Asasi PBB (UNHRC) , sebuah forum yang beranggotakan 47 orang, telah mengadakan delapan pertemuan khusus sebelumnya yang mengutuk Israel dan melakukan beberapa penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.

Baca juga: TANGIS Pilu Warga Gaza Kehilangan Keluarga dalam Serangan Udara Zionis Israel

Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, bergabung kembali dengan forum ini . setelah pemerintahan Trump berhenti menuduhnya sebagai bias anti-Israel. Delegasi AS saat ini berstatus pengamat tetapi tidak memiliki suara.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Timur Tengah pada hari Selasa kemarin dan berjanji bahwa Washington akan memberikan bantuan baru untuk membantu membangun kembali Gaza sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan gencatan senjata antara penguasa Islam Hamas dan Israel. (Tribunnews.com/ChannelNewsAsia/Hasanah Samhudi)