TRIBUNNEWS.COM - Lebih dari 1.000 orang berunjuk rasa di Washington untuk mendukung Palestina, Sabtu (29/5/2021).

Dalam demonstrasi yang berlangsung di tangga Lincoln Memorial itu, massa juga menyerukan untuk diakhirnya bantuan Amerika Serikat ke Israel.

Dikutip dari Channel News Asia, demonstrasi tersebut digelar menyusul gencatan senjata yang mengakhiri 11 hari pertempuran sengit antara Israel dan gerakan Islamis Hamas di Jalur Gaza selama ini.

"Kami berharap dapat mengirimkan pesan yang jelas kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa hari-hari mendukung negara Israel tanpa dampak telah berakhir," salah satu demonstran, pengacara Washington Sharif Silmi, 39 tahun, mengatakan saat dia berdiri di antara kerumunan, di mana banyak pengunjuk rasa memegang bendera Palestina berwarna merah, putih, hijau dan hitam.

Sharif Silmi menambahkan, pihaknya akan melawan politisi mana pun yang terus mendanai bantuan berupa senjata ke Israel.

Baca juga: Ribuan Warga Amerika Unjuk Rasa Dukung Palestina dan Tuntut AS Setop Dukungan ke Israel

Baca juga: RI Tuntut Solusi Permanen dari Dewan HAM PBB Terkait Perlindungan Rakyat Palestina

Massa pro demokrasi juga akan menentang mereka bahkan siap mendanai lawan-lawan mereka sampai politisi tersebut keluar dari jabatan mereka.

"Kami akan melawan politisi mana pun yang terus mendanai senjata ke Israel," kata Sharif Silmi.

"Kami akan menentang mereka, kami akan memberikan suara menentang mereka, kami akan mendanai lawan-lawan mereka, sampai kami mengeluarkan mereka dari jabatan,' lanjutnya.

Sharif Silmi menegaskan sekarang ada oposisi yang luas di AS terhadap bagaimana Israel memperlakukan Palestina, yang dia persamakan dengan apartheid di Afrika Selatan.

"Orang-orang sekarang telah bangun, dan kami melawan. Baik muda Yahudi, muda Muslim, muda kulit hitam, muda kulit putih, ada pergeseran generasi," kata Sharif Silmi.

Orang-orang dari berbagai etnis kini siap bekerjasama demi perubahan dan kebebasan rakyat Palestina, lanjut Sharif Silmi.

"Dan orang-orang bekerja lintas kelompok etnis, kelompok ras, untuk bekerja demi perubahan dan kebebasan dan pembebasan bagi rakyat Palestina," kata Sharif Silmi.

Sementara itu, Lama Alahmad, warga negara tetangga Virginia yang berasal dari Palestina, mengatakan opini publik AS kini lebih berpihak pada perjuangan Palestina.

"Ada perubahan besar yang terjadi di AS sehubungan dengan perjuangan Palestina mencari tanah air yang berdaulat," kata Lama Alahmad.

Dikatakan Lama Alahmad, dia ingin dunia menyadari bahwa Palestina bukan teroris sebagaimana anggapan pemerintah.

Baca juga: Warga Palestina Tewas Tertembak oleh Pasukan Israel di Tepi Barat yang Diduduki

Baca juga: Arab Saudi Tidak Izinkan Maskapai Israel Gunakan Wilayah Udaranya

"Kami hanya ingin dunia menyadari bahwa kami adalah manusia. Kami bukan teroris," kata Alahmad, ibu rumah tangga berusia 43 tahun yang tumbuh di Uni Emirat Arab sebelum pindah ke AS sekitar 20 tahun lalu.

Sebagai informasi, gejolak Israel-Hamas meletus pada 10 Mei 2021 ketika Hamas mengirimkan tembakan roket ke Israel setelah pasukan keamanan Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa, sebuah situs suci di Yerusalem yang dihormati oleh Muslim dan Yahudi.

Kekerasan di Yerusalem Timur yang diduduki Israel menyusul tindakan keras oleh pasukan Israel terhadap pengunjuk rasa yang menunjukkan potensi pengusiran paksa warga Palestina dari rumah mereka demi pemukim Yahudi.

Sedikitnya 254 orang, termasuk 66 anak-anak, tewas di Gaza ketika Israel membombardir wilayah Palestina dari udara, darat dan laut selama 11 hari, kata otoritas kesehatan.

Sedikitnya 12 orang, termasuk dua anak, tewas di Israel akibat serangan roket yang dilakukan oleh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya yang berbasis di Gaza, kata pihak berwenang Israel.

Kamis (27/5/2021) lalu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) menyetujui sebuah resolusi untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan selama konflik di Gaza.

Dari 47 anggota forum UNHRC itu, 24 negara mendukung resolusi, sembilan negara menentang, dan 13 negara lainnya abstain.

Para pembukaan pertemuan UNHRC kemarin, Ketua UNHRC Michelle Bachelet mengatakan bahwa serangan Israel baru-baru ini di Jalur Gaza yang terkepung, yang menewaskan lebih dari 200 warga Palestina, mungkin merupakan kejahatan perang.

"Meskipun dilaporkan menargetkan anggota kelompok bersenjata dan infrastruktur militer mereka, serangan Israel mengakibatkan kematian dan cedera sipil yang luas, serta kerusakan dan kerusakan besar-besaran pada objek sipil," kata Bachelet.

Ia memfokuskan pernyataannya pada skala kehancuran di Gaza, yang selama 14 tahun terakhir berada di bawah blokade Israel.

Baca juga: Jepang Siap Bantu Palestina Termasuk Rekonstruksi Jalur Gaza

Baca juga: PBB Butuh Bantuan Rp 1,3 Triliun untuk Rekonstruksi Palestina

"Jika ditemukan tidak proporsional, serangan semacam itu mungkin merupakan kejahatan perang," kata Bachelet kepada 47 anggota forum Jenewa.

Bachelet juga menyoroti serangan Hamas ke Israel.

Menurutnya, penembakan tanpa pandang bulu roket Hamas ke Israel adalah pelanggaran jelas terhadap hukum humaniter internasional.

"Namun, tindakan salah satu pihak tidak membebaskan pihak lain dari kewajibannya berdasarkan hukum internasional," ujarnya.

Dia memperingatkan kekerasan bisa meletus lagi kecuali akar penyebab ditangani.

Pertempuran itu pecah setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan atas tindakan Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.

Ancaman pengusiran paksa keluarga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah menyebabkan protes yang meluas, yang menarik tindakan keras Israel dan penggerebekan di Masjid Al-Aqsa yang dianggap sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam.

Faksi Palestina di Gaza, termasuk Hamas, menanggapi aksi Israel ini dengan menembakkan roket ke Israel. Israel kemudian melancarkan serangan militer di Gaza.

Berita lain seputar Israel Serang Jalur Gaza

(Tribunnews.com/Rica Agustina/Hasanah Samhudi)