TRIBUNNEWS.COM - Sebuah kelompok Muslim terkemuka di Austria mengatakan pihaknya berencana mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kanselir Sebastian Kurz karena mengungkap "peta Islam" yang kontroversial.

Laporan media Austria mengutip kelompok itu, Pemuda Muslim Austria (Muslim Youth Austria), yang mengecam pemerintah karena menerbitkan "peta Islam politik".

Peta Islam itu mengidentifikasi lokasi masjid dan asosiasi Muslim di seluruh negeri.

"Penerbitan semua nama, fungsi dan alamat dari institusi dan institusi Muslim yang dianggap  sebagai perwakilan  Muslim itu telah melanggar batas-batas yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar kelompok itu seperti dikutip pada hari Sabtu (29/5) waktu setempat.

Menteri Integrasi Susanne Raab meluncurkan sebuah situs web pada hari Kamis (27/5), yang disebut Peta Nasional Islam.

Baca juga: Pengadilan Austria batalkan larangan jilbab untuk siswi sekolah dasar

Peta itu menyebutkan nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.

Kelompok Komunitas Agama Islam di Austria (IGGOE) memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria "sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu".

“Kampanye ini memicu rasisme dan menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan besar-besara,” IGGOE menambahkan.

Kanselir Austria telah berulang kali mengecam apa yang disebutnya "Islam politik".

Namun Menteri Integrasi menyangkal dengan mengatakana peta itu tidak ditujukan untuk “mencurigai umat Islam secara umum”.

Baca juga: Inggris Tingkatkan Kewaspadaan Setelah Serangan di Wina, Austria

“Tujuannya untuk melawan ideologi politik, bukan agama,” katanya.

Laporan serangan anti-Muslim di Austria telah meningkat sejak serangan mematikan di Wina November lalu.

Peta tersebut telah meningkatkan ketegangan antara Partai Rakyat Austria yang konservatif pimpinan Kurz dan mitra koalisinya, Partai Hijau.

Juru Bicara Partai Hijau Austria untuk integrasi dan keragaman Faika El-Nagashi menulis di Twitter pada hari Kamis lalu, bahwa tidak ada anggota partai yang terlibat di dalamnya atau diberitahu sebelumnya.

Dia menambahkan proyek tersebut “bertentangan dengan kebijakan integrasi dan dialog yang seharusnya terlihat”.

Baca juga: Terbaru, Serangan Teroris Tewaskan 7 Orang di Wina Austria: Teroris Mengamuk dan Meledakkan Diri

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter pada hari Sabtu kemarin, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan "kebijakan xenophobia, rasis dan anti-Islam Austria meracuni kohesi sosial dan partisipasi".

"Penting bagi Austria untuk berhenti menargetkan imigran dan Muslim dengan memberi label pada mereka dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab," katanya seperti dikutip Aljazeera.

Uskup Lutheran Injili Jerman Michael Chalupka juga menyatakan keprihatinannya dan meminta Raab untuk menghapus situs web tersebut. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)