Kata Palestina Soal Calon Perdana Menteri Baru Israel: Tidak Berbeda, Mereka Semua Jahat
Di tengah detik-detik lengsernya PM Israel Benjamin Netanyahu, warga Palestina menyuarakan penolakan perubahan pemerintahan negara Yahudi itu
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Di tengah detik-detik lengsernya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, warga Palestina menyuarakan penolakan perubahan pemerintahan negara Yahudi itu.
Dilansir Arab News, warga di Gaza dan Tepi Barat sebagian besar menolak perubahan tersebut, Kamis (3/6/2021).
Menurut mereka, pemimpin nasionalis yang akan menggantikan Netanyahu kemungkinan akan melakukan hal yang sama kepada Palestina.
Diketahui eks pejabat organisasi pemukim utama Israel di Tepi Barat sekaligus politikus terkemuka, Naftali Bennett digadang-gadang akan menjadi pemimpin baru Israel.
Dia berkoalisi dengan pemimpin oposisi, Yair Lapid dari Partai Yesh Atid dan memiliki kesepakatan pembagian waktu jabatan Perdana Menteri.
Baca juga: Profil Naftali Bennett, Digadang-gadang sebagai Calon Perdana Menteri Israel Gantikan Netanyahu
Baca juga: Palestina Tolak Koalisi Anti-Netanyahu di Israel: Tak Ada Bedanya
"Tidak ada perbedaan antara satu pemimpin Israel dan yang lain," kata pegawai pemerintah di Gaza, Ahmed Rezik (29).
"Mereka baik atau buruk bagi bangsa mereka."
"Dan ketika itu datang kepada kami, mereka semua jahat, dan mereka semua menolak untuk memberikan hak dan tanah mereka kepada orang-orang Palestina," ujarnya.
Perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassem Al-Salhi mengatakan bahwa Bennet tidak kalah ekstrem dari Netanyahu.
"Dia akan memastikan untuk mengungkapkan betapa ekstremnya dia di pemerintahan," kata Bassem Al-Salhi.
Menurut Al Jazeera, Bennett merupakan pendukung kuat pencaplokan wilayah Tepi Barat yang direbut dan diduduki Israel dalam perang 1967.
Namun belakangan, Bennett tampaknya mengusulkan kelanjutan status quo, dengan beberapa pelonggaran kondisi bagi warga Palestina.
Hal senada diungkapkan Hamas, kelompok pejuang Palestina yang menguasai Jalur Gaza.
Menurut Hamas, perubahan pemerintahan Israel tidak akan mengubah pendudukannya di Palestina.