TRIBUNNEWS.COM - Banyak warga Palestina di daerah pendudukan Tepi Barat dan Gaza menolak perubahan dalam pemerintahan Israel.

Mereka mengatakan pemimpin nasionalis yang akan menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemungkinan akan mengejar agenda sayap kanan yang sama.

Naftali Bennett (49), mantan kepala organisasi pemukim utama Tepi Barat Israel dan mantan sekutu Netanyahu, akan menjadi pemimpin baru negara itu di bawah koalisi tambal sulam.

Pemimpin oposisi dan sentris Yair Lapid dari Yesh Atid dan Bennett menyatakan pada Rabu malam bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru. Koalisi mereka akan menggulingkan Netanyahu yang sedang menjabat setelah 12 tahun menjalankan sebagai perdana menteri.

Bassem al-Salhi, perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan penunjukan perdana menteri itu tidak kalah ekstrem dari Netanyahu.

Baca juga: PROFIL Naftali Bennett, Keras Terhadap Palestina, Incar Posisi Benjamin Netanyahu

“Dia akan memastikan untuk mengungkapkan betapa ekstremnya dia di pemerintahan,” katanya.

Bennett telah menjadi pendukung kuat untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang direbut dan diduduki Israel dalam perang 1967.

Namun, dalam beberapa hari terakhir Bennett tampaknya mengusulkan kelanjutan status quo, dengan beberapa pelonggaran kondisi bagi warga Palestina.

“Pemikiran saya dalam konteks ini adalah untuk mengecilkan konflik. Kami tidak akan menyelesaikannya. Tetapi di mana pun kami dapat memperbaiki kondisi,  lebih banyak titik persimpangan, lebih banyak kualitas hidup, lebih banyak bisnis, lebih banyak industri , kami akan melakukannya.”

Baca juga: Ini Jawaban Israel dan AS Tanggapi Resolusi PBB untuk Menyelidiki Kejahatan di Gaza

Perubahan Serius

Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Jalur Gaza yang terkepung, mengatakan tidak ada bedanya siapa yang memerintah Israel.

“Palestina telah melihat lusinan pemerintah Israel sepanjang sejarah, kanan, kiri, tengah, begitu mereka menyebutnya. Tetapi mereka semua bermusuhan ketika menyangkut hak-hak rakyat Palestina kami dan mereka semua memiliki kebijakan ekspansionisme yang bermusuhan,” kata Juru Bicara Hazem Qassem.

Sami Abou Shehadeh, pemimpin Partai Balad nasionalis Palestina, mengatakan kepada Al Jazeera dari Yerusalem Timur yang diduduki bahwa masalahnya bukanlah “kepribadian” Netanyahu tetapi kebijakan yang dikejar Israel.

“Yang kita butuhkan adalah perubahan serius dalam kebijakan Israel, bukan dalam kepribadian. Situasinya sangat buruk sebelum Netanyahu, dan selama Israel bersikeras pada kebijakannya sendiri, itu akan terus menjadi buruk setelah Netanyahu. Inilah sebabnya kami menentang pemerintah ini koalisi baru,” katanya.

Mantan anggota komite eksekutif PLO Hanan Ashrawi mengatakan tahun-tahun Netanyahu masih memiliki "sistem rasisme, ekstremisme, kekerasan, dan pelanggaran hukum bawaan".

Baca juga: Israel dan Mesir Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

"Mantan kelompoknya akan mempertahankan warisannya," tweetnya.

Sentimen serupa disuarakan warga Palestina lainnya.

“Tidak ada perbedaan antara satu pemimpin Israel dan yang lain,” Ahmed Rezik (29), seorang pekerja pemerintah di Gaza, mengatakan kepada kantor berita Reuters.

“Mereka baik atau buruk bagi bangsa mereka. Dan ketika itu terkait dengan kami, mereka semua jahat, dan mereka semua menolak untuk memberikan hak dan tanah mereka kepada orang-orang Palestina,” ujarnya.

Perjanjian koalisi mengakhiri pemilihan 23 Maret di mana baik partai Likud Netanyahu dan sekutunya maupun lawan mereka tidak memenangkan mayoritas di legislatif. Itu adalah pemungutan suara nasional keempat Israel dalam dua tahun.

Baca juga: Ribuan Warga Amerika Unjuk Rasa Dukung Palestina dan Tuntut AS Setop Dukungan ke Israel

Susunan pemerintahan terdiri dari tambal sulam partai kecil dan menengah dari seluruh spektrum politik

Kesepakatan itu termasuk Daftar Arab Bersatu (United Arab List), yang akan menjadikannya untuk pertama kalinya warga Palestina Israel menjadi bagian dari koalisi pemerintahan di Israel.

Pemimpin United Arab List Mansour Abbas telah mengesampingkan perbedaan dengan Bennett, dan mengatakan dia berharap untuk memperbaiki kondisi bagi warga Palestina yang mengeluhkan diskriminasi dan pengabaian pemerintah.

“Kami memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah untuk mengubah keseimbangan kekuatan politik di negara ini,” kata pria berusia 47 tahun itu dalam sebuah pesan kepada para pendukungnya setelah menandatangani perjanjian koalisi.

Partai Abbas mengatakan perjanjian itu mencakup alokasi lebih dari 53 miliar shekel (16 miliar dolar AS) untuk meningkatkan infrastruktur dan memerangi kejahatan dengan kekerasan.

Baca juga: Pakta Perdamaian Oslo Harus Jadi Pengingat Dalam Mewujudkan Perdamaian Israel-Palestina

Ini juga termasuk ketentuan penghentian pembongkaran rumah-rumah yang dibangun tanpa izin di desa-desa Palestina dan pemberian status resmi ke kota-kota Badui di Gurun Negev, benteng dukungan, kata partai itu.

Tapi partai ini dikritik di Tepi Barat dan Gaza karena berpihak pada apa yang mereka lihat sebagai musuh.

“Apa yang akan dia lakukan ketika mereka memintanya untuk memilih meluncurkan perang baru di Gaza?” kata Badri Karam (21) di Gaza.

“Apakah dia akan menerimanya, menjadi bagian dari pembunuhan warga Palestina?” tambahnya. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)