TRIBUNNEWS.COM - Banyak warga Palestina di daerah pendudukan Tepi Barat dan Gaza menolak perubahan dalam pemerintahan Israel.

Mereka mengatakan pemimpin nasionalis yang akan menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemungkinan akan mengejar agenda sayap kanan yang sama.

Naftali Bennett (49), mantan kepala organisasi pemukim utama Tepi Barat Israel dan mantan sekutu Netanyahu, akan menjadi pemimpin baru negara itu di bawah koalisi tambal sulam.

Pemimpin oposisi dan sentris Yair Lapid dari Yesh Atid dan Bennett menyatakan pada Rabu malam bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru. Koalisi mereka akan menggulingkan Netanyahu yang sedang menjabat setelah 12 tahun menjalankan sebagai perdana menteri.

Bassem al-Salhi, perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan penunjukan perdana menteri itu tidak kalah ekstrem dari Netanyahu.

Baca juga: PROFIL Naftali Bennett, Keras Terhadap Palestina, Incar Posisi Benjamin Netanyahu

“Dia akan memastikan untuk mengungkapkan betapa ekstremnya dia di pemerintahan,” katanya.

Bennett telah menjadi pendukung kuat untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang direbut dan diduduki Israel dalam perang 1967.

Namun, dalam beberapa hari terakhir Bennett tampaknya mengusulkan kelanjutan status quo, dengan beberapa pelonggaran kondisi bagi warga Palestina.

“Pemikiran saya dalam konteks ini adalah untuk mengecilkan konflik. Kami tidak akan menyelesaikannya. Tetapi di mana pun kami dapat memperbaiki kondisi,  lebih banyak titik persimpangan, lebih banyak kualitas hidup, lebih banyak bisnis, lebih banyak industri , kami akan melakukannya.”

Baca juga: Ini Jawaban Israel dan AS Tanggapi Resolusi PBB untuk Menyelidiki Kejahatan di Gaza

Perubahan Serius

Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Jalur Gaza yang terkepung, mengatakan tidak ada bedanya siapa yang memerintah Israel.

“Palestina telah melihat lusinan pemerintah Israel sepanjang sejarah, kanan, kiri, tengah, begitu mereka menyebutnya. Tetapi mereka semua bermusuhan ketika menyangkut hak-hak rakyat Palestina kami dan mereka semua memiliki kebijakan ekspansionisme yang bermusuhan,” kata Juru Bicara Hazem Qassem.

Sami Abou Shehadeh, pemimpin Partai Balad nasionalis Palestina, mengatakan kepada Al Jazeera dari Yerusalem Timur yang diduduki bahwa masalahnya bukanlah “kepribadian” Netanyahu tetapi kebijakan yang dikejar Israel.

“Yang kita butuhkan adalah perubahan serius dalam kebijakan Israel, bukan dalam kepribadian. Situasinya sangat buruk sebelum Netanyahu, dan selama Israel bersikeras pada kebijakannya sendiri, itu akan terus menjadi buruk setelah Netanyahu. Inilah sebabnya kami menentang pemerintah ini koalisi baru,” katanya.