Mantan anggota komite eksekutif PLO Hanan Ashrawi mengatakan tahun-tahun Netanyahu masih memiliki "sistem rasisme, ekstremisme, kekerasan, dan pelanggaran hukum bawaan".

Baca juga: Israel dan Mesir Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

"Mantan kelompoknya akan mempertahankan warisannya," tweetnya.

Sentimen serupa disuarakan warga Palestina lainnya.

“Tidak ada perbedaan antara satu pemimpin Israel dan yang lain,” Ahmed Rezik (29), seorang pekerja pemerintah di Gaza, mengatakan kepada kantor berita Reuters.

“Mereka baik atau buruk bagi bangsa mereka. Dan ketika itu terkait dengan kami, mereka semua jahat, dan mereka semua menolak untuk memberikan hak dan tanah mereka kepada orang-orang Palestina,” ujarnya.

Perjanjian koalisi mengakhiri pemilihan 23 Maret di mana baik partai Likud Netanyahu dan sekutunya maupun lawan mereka tidak memenangkan mayoritas di legislatif. Itu adalah pemungutan suara nasional keempat Israel dalam dua tahun.

Baca juga: Ribuan Warga Amerika Unjuk Rasa Dukung Palestina dan Tuntut AS Setop Dukungan ke Israel

Susunan pemerintahan terdiri dari tambal sulam partai kecil dan menengah dari seluruh spektrum politik

Kesepakatan itu termasuk Daftar Arab Bersatu (United Arab List), yang akan menjadikannya untuk pertama kalinya warga Palestina Israel menjadi bagian dari koalisi pemerintahan di Israel.

Pemimpin United Arab List Mansour Abbas telah mengesampingkan perbedaan dengan Bennett, dan mengatakan dia berharap untuk memperbaiki kondisi bagi warga Palestina yang mengeluhkan diskriminasi dan pengabaian pemerintah.

“Kami memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah untuk mengubah keseimbangan kekuatan politik di negara ini,” kata pria berusia 47 tahun itu dalam sebuah pesan kepada para pendukungnya setelah menandatangani perjanjian koalisi.

Partai Abbas mengatakan perjanjian itu mencakup alokasi lebih dari 53 miliar shekel (16 miliar dolar AS) untuk meningkatkan infrastruktur dan memerangi kejahatan dengan kekerasan.

Baca juga: Pakta Perdamaian Oslo Harus Jadi Pengingat Dalam Mewujudkan Perdamaian Israel-Palestina

Ini juga termasuk ketentuan penghentian pembongkaran rumah-rumah yang dibangun tanpa izin di desa-desa Palestina dan pemberian status resmi ke kota-kota Badui di Gurun Negev, benteng dukungan, kata partai itu.

Tapi partai ini dikritik di Tepi Barat dan Gaza karena berpihak pada apa yang mereka lihat sebagai musuh.

“Apa yang akan dia lakukan ketika mereka memintanya untuk memilih meluncurkan perang baru di Gaza?” kata Badri Karam (21) di Gaza.

“Apakah dia akan menerimanya, menjadi bagian dari pembunuhan warga Palestina?” tambahnya. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)