TRIBUNNEWS.COM, YANGON — Pemimpin Myanmar yang dikudeta Aung San Suu Kyi akan diadili minggu depan, kata pengacaranya pada Senin (7/6/2021) waktu setempat.

Adapun sejumlah dakwaan yang akan dihadapi penerima Nobel dari memiliki walkie-talkie tanpa izin hingga melanggar pembatasan virus corona selama pemilu tahun lalu.

Myanmar telah gempar sejak Aung San Suu Kyi dan pemerintahan National League for Democracy (NLD) digulingkan dalam kudeta 1 Februari lalu, dengan aksi protes hampir setiap hari dan gerakan pembangkangan sipil nasional.

Hampir 850 orang telah tewas di tangan militer, menurut kelompok pemantau lokal.

Seperti dilaporkan AFP dan Channel News Asia, Selasa (8/6/2021), Aung San Suu Kyi, 75 tahun, akan menjalani persidangan Senin (14/6/2021) pekan depan di Naypyidaw, di mana dia didakwa melanggar pembatasan selama kampanye pemilu tahun lalu dan memiliki walkie-talkie tanpa izin.

Proses persidangan akan dimulai pada 14 Juni dan diperkirakan akan selesai pada 26 Juli, menurut tim hukumnya.

Pengacara Aung San Suu Kyi telah diizinkan untuk bertemu dengannya hanya dua kali sejak dia ditempatkan di bawah tahanan rumah, dengan penundaan berminggu-minggu untuk kasus hukumnya.

"Kami akan mendapatkan kesaksian dari penggugat dan saksi mulai dari sidang berikutnya," jelas pengacara Min Min Soe setelah bertemu dengannya di ibukota Naypyidaw.

“Aung San Suu Kyi juga akan muncul dalam persidangan terpisah yang dijadwalkan dimulai pada 15 Juni, di mana dia didakwa bersama presiden yang digulingkan Win Myint dan pemimpin senior NLD Dr Myo Aung,” kata pengacara itu.

Baca juga: Tiga Respons Indonesia Terkait Kunjungan Sekjen ASEAN ke Myanmar 

Ada kehadiran polisi yang banyak di sekitar kompleks dewan Naypyidaw, dekat dengan tempat pengadilan berada, dengan penghalang jalan di sepanjang jalan yang mengarah ke daerah itu, kata seorang wartawan AFP.

“Aung San Suu Kyi meminta semua (orang) untuk tetap dalam kondisi sehat", tambah Min Min Soe.

Pemimpin yang terguling menghadapi tuduhan terpisah melanggar hukum kerahasiaan era kolonial - kasus yang tertunda di pengadilan di pusat komersial Yangon.

Aung San Suu Kyi menghabiskan lebih dari 15 tahun di bawah tahanan rumah selama periode pemerintahan militer sebelumnya di Myanmar, sebelum pembebasannya pada 2010.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing telah membenarkan perebutan kekuasaannya dengan mengutip dugaan kecurangan pemilu dalam jajak pendapat November lalu, yang dimenangkan NLD Aung San Suu Kyi.

Junta sebelumnya mengatakan akan menyelenggarakan pemilu terbaru dalam waktu dua tahun, tetapi juga telah mengancam untuk membubarkan NLD.

Kekerasan yang berlanjut di Myanmar telah mendorong beberapa orang dalam gerakan anti-junta untuk membentuk apa yang disebut Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) di kota-kota mereka - terdiri dari warga sipil yang melawan pasukan keamanan dengan senjata buatan sendiri.

Tetapi mereka sering kalah jumlah dan kalah dalam bentrokan dengan militer Myanmar - salah satu yang paling keras dan brutal di Asia Tenggara.(AFP/Channel News Asia)