Raja Malaysia Panggil Lebih Banyak Lagi Pemimpin Partai, Diyakini Membahas Parlemen dan Covid-19
Raja Malaysia menggelar pertemuan politik hari kedua dengan sejumlah pemimpin partai politik. Isu yang dibahas diyakini seputar parlemen dan Covid-19
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Sri Juliati
Keadaan darurat telah menunda sidang parlemen dan majelis negara bagian serta pemilihan umum, meski kegiatan ekonomi diizinkan untuk dilanjutkan.
Anggota parlemen oposisi dan aktivis membentuk Komite untuk Mengakhiri Deklarasi Darurat pada Maret dan meluncurkan petisi untuk meminta diakhirinya status darurat.
Mantan Menteri Zaid Ibrahim Sarankan Pembentukan Pemerintahan Baru untuk Atasi Pandemi di Malaysia
Jika Malaysia membutuhkan pemimpin baru untuk mengelola negara, lebih baik membentuk pemerintahan baru daripada membentuk Dewan Operasi Nasional atau Majlis Gerakan Negara (MAGERAN).
Demikian dikatakan mantan menteri Zaid Ibrahim, Kamis (10/6/2021).
Dalam sebuah postingan di akun Facebook-nya, mantan menteri hukum tersebut mempertanyakan mengapa wacana pembentukan badan itu diusulkan, sementara tidak ada negara lain di dunia yang menggunakan tindakan seperti itu.
Zaid mengatakan, komite yang lebih kecil seperti MAGERAN tidak menjamin efektivitas dan tidak ada jaminan akan terbebas dari unsur politik.
Jika Yang di-Pertuan Agong sampai pada kesimpulan, Malaysia membutuhkan pemimpin baru untuk mengelola pandemi dan ekonomi, katanya.
Akan lebih baik jika pemimpin oposisi Anwar Ibrahim membentuk pemerintahan baru atau menunjuk perdana menteri sementara.
Baca juga: Kasus Covid-19 Harian di Malaysia Kembali di Atas 6.000, Tambahan Infeksi Tertinggi di Selangor
"Jika dukungan mayoritas pemimpin oposisi jelas dan dia memiliki mayoritas yang bisa diterapkan di Parlemen, maka Anwar harus diundang untuk membentuk pemerintahan baru," ungkap Zaid.
"Efektivitas pemerintah dalam menangani masalah kronis sangat tergantung pada dukungan yang diberikan kepada pemimpin."
"Namun, jika mayoritasnya tidak cukup besar untuk dapat menahan penyeberangan dan pembelotan, maka perdana menteri sementara harus ditunjuk."
"Dia harus menjadi seseorang yang dapat diterima oleh mayoritas partai politik di Parlemen sehingga dia dapat melakukan pekerjaan tanpa gangguan."
"Seorang perdana menteri sementara yang masa jabatannya pendek, katakanlah untuk jangka waktu 12 bulan, tidak akan menarik 'komplotan' yang bekerja dengan katak di Parlemen untuk menggulingkan pemerintah."
