Jaksa Agung Malaysia: Kabinet yang Tentukan Pertemuan Parlemen, Bukan Raja
Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun akhirnya bicara dan menegaskan bahwa Kabinet, bukan Raja, yang menentukan kapan Parlemen bertemu
Editor: hasanah samhudi
Majelis Tinggi Malaysia, atau Senat, biasanya bertemu untuk menyetujui undang-undang yang disahkan oleh Parlemen, Majelis Rendah.
Baca juga: PM Muhyiddin Yassin Yakin Malaysia akan Mencapai Kekebalan Kelompok sesuai Jadwal
Baca juga: Anwar Ibrahim Sebut Pemerintahan Muhyiddin Yassin Kehilangan Dukungan Parlemen, Ini Faktanya
Ketua parlemen Azhar Harun dan presiden Senat Rais Yatim mengatakan pertemuan khusus pada bulan Agustus akan diperlukan untuk memperdebatkan dan menyetujui pertemuan hibrid.
"Pertemuan Parlemen hibrid akan melibatkan kehadiran fisik 26 perwakilan Majelis Rendah untuk memenuhi kuorum Majelis Rendah dan 10 senator Majelis Tinggi, sementara yang lain akan memiliki pilihan apakah akan hadir baik secara fisik atau virtual," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Jumat.
Mereka mengatakan bahwa Muhyiddin telah diberitahu, dan bahwa "kerja sama dan dukungan yang sangat baik" telah diterima.
PM Muhyiddin sebelumnya menyarankan Parlemen hanya dapat bertemu pada bulan September atau Oktober setelah kasus Covid-19 cenderung lebih rendah karena lebih banyak orang Malaysia yang sudah divaksinasi.
Anggota parlemen oposisi telah memperingatkan krisis konstitusional jika pemerintah gagal untuk mengumpulkan kembali legislatif federal dan negara bagian seperti yang didesak oleh penguasa Melayu setelah pertemuan khusus.
Beberapa majelis negara bagian bersiap untuk berkumpul kembali tanpa menunggu Parlemen federal melakukannya. (Tribunnews.com/TST/Hasanah Samhudi)
