Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - April 2021 sebuah tempat tarian tanpa busana (striptis) di Ueno, Theater Ueno digerebek polisi dan pengurus serta penarinya ditangkap dan diinterogasi polisi.

Tagar "# Strip bukanlah kejahatan" menyebar di media sosial, dan juga tulisan "Apakah Anda ingin mengecualikan tujuan hidup dan momen bersinar orang di sana?" "Korban bermunculan satu demi satu".

Berbagai dukungan mengalir dari masyarakat untuk budaya striptis Jepang. Bahkan ada yang membuat CloudFunding, pengumpulan uang di internet untuk menyelamatkan budaya striptis di Jepang itu.

Ya, di Jepang tarian tanpa busana (striptis) tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, meski tidak mudah untuk mengikuti aturan yang ada.

Profesor Emeritus Hisashi Sonoda dari Universitas Konan--yang akrab dengan regulasi ekspresi gender untuk menjelaskan dari sejarah--mengomentari mengenai striptis di Jepang.

Menurut Sonoda, budaya Jepang pada awalnya cenderung toleran.

Di Kojiki, buku sejarah Jepang yang tertua, ada adegan terkenal di mana dewi Ame-no-Uzume menari dengan dada terbuka dan membuat para dewa tertawa.

"Setelah Restorasi Meiji, pemerintah, yang mempromosikan modernisasi berdasarkan kekuatan barat, memperkenalkan konsep "cabul", yang tidak dikenal oleh orang Jepang pada saat itu, untuk menghilangkan kebiasaan seperti kebiasaan barbar."

Baca juga: Menteri Jepang Minta Hentikan Sementara Aplikasi Vaksinasi Covid-19 Massal di Tempat Kerja

Hukum pidana menetapkan biaya distribusi materi cabul dan cabul di depan umum dan menindaknya.

Namun, sebelum perang, sistem sensor telah sangat membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi, dan kejahatan yang berhubungan dengan cabul dibatasi pada denda.

Namun, ketika didemokratisasi setelah perang, hukuman untuk ekspresi seksual diperkuat.

"Sebuah pasar gelap lahir di daerah yang terbakar, prostitusi tersebar luas, dan sebuah majalah hiburan yang buruk bernama "Majalah Kastori" didistribusikan secara nasional."

Pada tahun 1947, pemerintah, karena takut akan gangguan ketertiban sosial, menambahkan hukuman penjara terhadap barang-barang cabul di tempat umum (Pasal 174 KUHP) dan kejahatan mendistribusikan barang-barang cabul (Pasal 175 KUHP).

Sebelum perang, kondisi di mana "cabul" didirikan adalah (1) "hal-hal yang merangsang hasrat seksual dan harus bersemangat atau memuaskan" dan (2) "hal-hal yang menimbulkan gagasan rasa malu dan jijik."

Pada tahun 1951 setelah perang, Mahkamah Agung juga menetapkan (3) "hal-hal yang melanggar ide-ide moral seksual yang baik" sebagai kondisi baru dalam persidangan atas majalah Kastori.

Ketiga kondisi tersebut menjadi konsep 'cabul' yang berlanjut hingga saat ini.

"Ide moral yang baik" ini adalah keyakinan dalam serangkaian persidangan terkenal di mana penerjemah didakwa dengan ekspresi sastra seksual seperti "Lady Chatterley Trial" dan "Sade Trial di Jepang".

Ini telah menjadi dasar untuk mengeluarkannya dan tatanan seksual yang seharusnya," ungkap Profesor Sonoda.

"Teater strip adalah "pertunjukan seseorang yang telah menanggalkan pakaiannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu seksual" dan hal itu merupakan bagian dari budaya Jepang sejak lama," lanjutnya.

Bagaimana polisi bertindak sehingga melakukan penggerebekan dan apa dasar hukumnya, banyak dipertanyakan di masyarakat Jepang.

Bahkan mereka mempertanyakan, mengapa semua teater striptis yang ada di Jepang tidak ditutup semua? Demikian sentilan sinis dari masyarakat Jepang di forum online Jepang.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang) dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.