TRIBUNNEWS.COM - Menteri Senior Keamanan Malaysia, Ismail Sabri Yaakob dipromosikan menjadi wakil perdana menteri.

Demikian pengumuman dari Kantor Perdana Menteri (PMO) Malaysia, Rabu (7/7/2021).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Hishammuddin Hussein ditunjuk sebagai menteri senior.

Hishammuddin akan mengambil alih portofolio keamanan yang sebelumnya dipimpin oleh Ismail.

Dilansir Free Malaysia Today, PMO mengatakan, penunjukan Ismail akan membantu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam mengelola pemerintahan negara dan memenuhi kebutuhan rakyat di tengah krisis kesehatan dan ekonomi.

"Yang di-Pertuan Agong telah diberitahu tentang dua penunjukan yang akan diresmikan segera," ungkap PMO dalam sebuah pernyataan hari ini.

"Diharapkan pengangkatan mereka dapat meningkatkan kemampuan pemerintah pimpinan Perikatan Nasional dalam menghadapi pandemi, mempererat persatuan antar komponen dan memperkuat pemerintahan."

Baca juga: Dua Kurir 108 Kg Sabu dari Malaysia Dibekuk Polda Riau

Baca juga: Parlemen Malaysia akan Berkumpul Kembali pada 26 Juli setelah Ada Tekanan dari Raja

Ismail merupakan Wakil Presiden UMNO, sedangkan Hishammuddin adalah Bendahara Jenderal Barisan Nasional.

Penunjukan Ismail sebagai wakil perdana menteri terjadi setelah pertemuan tingkat tinggi di antara para pemimpin UMNO beberapa hari terakhir, dengan spekulasi bahwa partai tersebut akan mundur dari pemerintah lebih cepat dari Agustus.

Parlemen Malaysia akan Berkumpul Kembali pada 26 Juli setelah Ada Tekanan dari Raja

Parlemen Malaysia akan berkumpul kembali pada 26 Juli 2021 setelah adanya tekanan dari raja selama berbulan-bulan.

Kantor Perdana Menteri mengumumkan keputusan itu dalam sebuah pernyataan Senin (5/7/2021), Malay Mail melaporkan.

Pertemuan Dewan Rakyat akan berlangsung dari 26 Juli hingga 29 Juli dan 2 Agustus.

Sementara itu, Senat akan duduk selama tiga hari dari 3 Agustus hingga 5 Agustus 2021.

"Pemerintah telah setuju untuk bertindak atas saran Yang Mulia Agong sehingga Sidang Parlemen Ketiga Khusus Periode ke-14 akan diadakan selama lima hari dari 26 Juli hingga 29 Juli dan 2 Agustus untuk Dewan Rakyat dan tiga hari dari 3 hingga 5 Agustus untuk Dewan Negara," bunyi pernyataan tersebut.

"Sidang khusus bertujuan untuk menjelaskan kepada anggota tentang Rencana Pemulihan Nasional dan mengubah semua undang-undang dan peraturan untuk memungkinkan proses hibrida diadakan," tambahnya.

Baca juga: Terdampar di Pulau Jarak Malaysia, 5 Nelayan Asal Sumatera Utara Dijemput TNI AL

Baca juga: PM Malaysia Muhyiddin Yassin Dirawat di Rumah Sakit setelah Menderita Diare

Sebelum pengumuman hari ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadapi tekanan yang besar untuk mengembalikan Parlemen di tengah meningkatnya kritik atas penanganan pemerintahnya terhadap pandemi Covid-19.

Dalam dua pernyataan, Raja Malaysia menyerukan kembalinya parleman.

Raja Malaysia ingin Parlemen berkumpul kembali sebelum status darurat berakhir pada 1 Agustus, meskipun pemerintah berkomitmen baru akan melakukannya pada Oktober, The Straits Times melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan bersama Rabu (30/6/2021), ketua kedua Dewan di legislatif federal mengatakan, Sultan Abdullah Ahmad Shah telah "memutuskan pandangannya" selama audiensi pada hari Selasa, yang juga dihadiri oleh wakil mereka.

"Kami menyatakan komitmen kami dan kesiapan penuh Parlemen untuk bertemu seperti yang diinginkan oleh Yang Mulia," kata Ketua Majelis Rendah Azhar Harun dan Ketua Senat Rais Yatim.

Mereka menambahkan bahwa mereka telah memberitahukan hal itu kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan menyarankan kepadanya bahwa pertemuan parlemen diadakan sebelum 1 Agustus.

Baca juga: PM Malaysia Muhyiddin Yassin Dirawat Karena Menderita Diare Sejak Selasa Kemarin

Baca juga: Malaysia Luncurkan Paket Stimulus Tambahan Rp 524 Triliun, Insentif Korban PHK hingga Diskon Listrik

Masalah kapan tepatnya Parlemen harus bertemu untuk pertama kalinya sejak Desember telah menjadi bahan perdebatan sengit dalam dua minggu terakhir.

Raja dan delapan penguasa negara bagian lainnya mengatakan bahwa legislatif harus berkumpul sesegera mungkin.

Sultan Abdullah dan para penguasa lainnya telah mengadakan pertemuan khusus pada 16 Juni.

Sebelum itu, Raja juga telah menghabiskan seminggu untuk melakukan audiensi dengan para pemimpin partai politik besar, kepala lembaga, dan pakar pandemi di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Malaysia.

Sehari sebelum Raja menyerukan keinginan untuk berkumpulnya kembali parlemen, Muhyiddin meluncurkan Rencana Pemulihan Nasional.

Dalam skema rencana itu, ia menargetkan pertemuan parlemen pada September atau Oktober ketika gelombang Covid-19 mereda dan lockdown dilonggarkan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya dari Malaysia