Bulan lalu, Departemen Perdagangan mengatakan pihaknya menambahkan lima entitas China “untuk menerima atau memanfaatkan kerja paksa dalam pelaksanaan kampanye penindasan Republik Rakyat China terhadap kelompok minoritas Muslim di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang”.

Departemen mengatakan tindakan pada bulan Juni menargetkan kemampuan lima entitas, termasuk perusahaan bahan panel surya yang berbasis di China Hoshine Silicon Industry, “untuk mengakses komoditas, perangkat lunak, dan teknologi … tindakan terhadap kampanye penindasan China yang sedang berlangsung terhadap kelompok minoritas Muslim” di Xinjiang.

Baca juga: Laporan Amnesty Internasional soal Etnis Uighur Diharapkan Jadi Perhatian Serius Indonesia

Baca juga: Politikus PKS Dorong PBB Ikut Tekan China Atas Genosida Uighur

Bukan kali pertama

Ini bukan pertama kalinya pemerintah AS menargetkan perusahaan China terkait dengan tuduhan aktivitas pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang .

Pada 2019, pemerintahan Trump menambahkan beberapa perusahaan rintisan kecerdasan buatan top China ke daftar hitam ekonominya karena perlakuannya terhadap minoritas Muslim.

Departemen Perdagangan di bawah Trump menargetkan 20 biro keamanan publik China dan delapan perusahaan termasuk perusahaan pengawasan video Hikvision, serta para pemimpin dalam teknologi pengenalan wajah SenseTime Group dan Megvii Technology.

Departemen Perdagangan mengatakan pada 2019 entitas tersebut terlibat dalam “pengawasan teknologi tinggi terhadap warga Uighur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya.”

Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan lebih dari satu juta orang, kebanyakan dari mereka adalah warga Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang.

Berita lain terkait Pemerintahan Joe Biden

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)