TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin Delegasi RI pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Mid-Term Gerakan Non Blok (GNB) yang berlangsung secara virtual pada tanggal 13-14 Juli 2021.

Dalam forum tersebut, Menlu menyampaikan bahwa GNB masih menghadapi tantangan yang sama sejak berdiri 60 tahun yang lalu yaitu isu-isu mengenai kekuatan besar dunia, ketidaksetaraan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial-ekonomi. 

"Isu-isu tersebut menjadi lebih rumit dengan adanya berbagai tantangan masa kini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai GNB, termasuk multilateralisme, menjadi semakin relevan," katanya dikutip dari Sekretariat Kabinet, Rabu (14/7/2021).

Pada pertemuan, Menlu menyampaikan tiga area di mana GNB dapat bersinergi dan menjadi bagian dari solusi.

Pertama, akses terhadap vaksin Covid-19 yang berkeadilan.

 “Kesenjangan vaksinasi saat ini sangat besar. Sebagian besar negara maju telah menyuntikkan vaksin setara dengan 70 persen populasi mereka, sementara sebagian besar dari negara GNB masih di bawah sepuluh persen,” ujar Retno. 

Baca juga: Pemimpin Junta Myanmar: Rusia akan Kirim 2 Juta Dosis Vaksin Virus Corona

Menlu juga menyampaikan bahwa prioritas negara GNB adalah untuk memperkecil kesenjangan ini dan mempercepat vaksinasi di negara berkembang. 

GNB dapat berkontribusi pada upaya ini dengan menyerukan lebih banyak dose-sharing, memperkuat dukungan terhadap COVAX Facility, dan mendukung TRIPS waiver negotiation. 

Kedua, yakni,  kerja sama untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya, pandemi telah mendorong ratusan juta orang ke jurang kemiskinan dan menghambat kemajuan kita menuju SDG.

Oleh karena itu, GNB harus bekerja bersama untuk memastikan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam arsitektur keuangan internasional, mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil dan persyaratan donor, serta meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan. 

“Indonesia akan menggunakan Presidensi G20 tahun depan untuk memajukan kepentingan negara berkembang,” tegas Menlu.

Ketiga, kemerdekaan Palestina. Menlu sampaikan bahwa hingga saat ini, Palestina masih menjadi satu-satunya negara yang belum mencapai kemerdekaannya.

Seluruh negara anggota GNB harus mengakui negara Palestina, mendukung peluncuran kembali negosiasi multilateral yang kredibel, dan memastikan akses kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina. 

Dalam akhir pernyataannya, Menlu sampaikan penegasan bahwa GNB memiliki kekuatan dari segi ukuran dan jumlah negara anggota. 

“Negara GNB dapat menerjemahkan kekuatan tersebut menjadi pengaruh positif bagi dunia jika kita terus bekerja sama dan tetap setia pada Dasasila Bandung,” tandasnya.

KTM menghasilkan Political Declaration yang menegaskan posisi GNB dalam berbagai isu global. Delegasi RI ikut berkontribusi dalam pengajuan sejumlah usulan paragraf mengenai pandemi COVID-19 (distribusi vaksin berkeadilan), peran perempuan dalam misi perdamaian (women in peacekeeping), pelucutan senjata, peran negara observer, perubahan metode kerja GNB, dan isu Palestina. KTM juga mengesahkan Rusia sebagai negara pengamat (observer) GNB.