TRIBUNNEWS.COM - Sekira 100 aktivis penentang kekuasaan militer di Myanmar berbaris melalui pusat kota terbesarnya Yangon pada Rabu (14/7/2021).

Para demonstran mengangkat tiga jari sebagai tanda perlawanan terhadap pemerintah militer atau junta Myanmar.

Dikutip dari CNA, mereka juga meneriakkan kalimat, yang menyatakan, mereka tidak takut dengan virus corona (Covid-19) dan junta.

"Kami tidak takut dengan COVID, mengapa kami harus takut pada junta? Revolusi harus menang," teriak para demonstran.

Beberapa dari mereka juga membawa obor menyala selama rapat umum yang dipimpin oleh wanita dan disebut sebagai 'Pemogokan Panhtwar Ratu Abad ke-21 Yangon'.

Baca juga: Blinken Desak ASEAN Ambil Aksi soal Konflik Myanmar, RI Merespon

Pemogokan itu mengacu pada seorang ratu legendaris yang terkenal karena ketahanan spiritualnya dan kemampuannya untuk mempertahankan kerajaannya.

Sementara itu, pada saat yang sama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan perwakilan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menggelar pertemuan virtual.

Dalam pertemuan tersebut, Blinken mendesak ASEAN untuk mengambil tindakan bersama dalam mengakhiri kekerasan, memulihkan transisi demokrasi dan membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil di Myanmar, Negara Juru bicara departemen Ned Price mengatakan.

Blinken juga mendesak ASEAN, termasuk Myanmar, untuk meminta pertanggungjawaban militer atas apa yang disebut ASEAN sebagai konsensus perdamaian lima poin, yang disepakati pada bulan April, dengan penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing.

Amerika Serikat, bersama dengan negara-negara Barat lainnya, telah menjatuhkan sanksi pada junta, tetapi ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di sesama anggotanya.

Baca juga: Pemimpin Junta Myanmar: Rusia akan Kirim 2 Juta Dosis Vaksin Virus Corona

Terlepas dari persetujuan Min Aung Hlaing dengan rencana perdamaian ASEAN, militer telah menunjukkan sedikit tanda untuk menindaklanjuti dan telah menggembar-gemborkan rencananya sendiri yang berbeda untuk memulihkan ketertiban dan demokrasi.

Untuk diketahui, Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Setelah kudeta itu, protes massal di jalanan di wilayah-wilayah Myanmar terus terjadi.

Namun, belakangan ini protes menjadi lebih jarang setelah para demonstran ditindas oleh tentara.