TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada tahun 2021 ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) mengizinkan sekiranya 60.000 jamaah yang dapat melaksanakan ibadah haji di Baitullah, dimana 327 diantaranya juga ada warga negara Indonesia (WNI).

Mereka adalah WNI yang tinggal di Arab Saudi.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegabriel para WNI tersebut merupakan jamaah yang lolos proses seleksi ketat yang dilakukan pemerintah Saudi.

“Ada 600.000 orang yang mendaftar untuk melaksanakan haji, namun hanya 60.000 orang yang dapat mengikuti haji setelah pemerintah Saudi melakukan proses seleksi yang sangat ketat,” kata Agus, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Arab Saudi Tugaskan 135 Ulama dan Imam Dampingi Jemaah Haji 

Dubes RI menyebutkan sejumlah syarat haji tahun 2021 dari pemerintah KSA.

Diantaranya jamaah harus mendaftar secara online, berusia 18 hingga 60 tahun dan sudah melakukan vaksinasi hingga vaksin kedua.

“Prioritas pertama adalah bagi mereka yang belum pernah berhaji, syarat lainnya telah divaksin sebanyak 2 kali dengan Pfizer atau Astra Zeneca,” lanjutnya.

Syarat lainnya jamaah harus membayar sebesar 13.930 riyal atau setara dengan Rp 53 juta dan melaksanakan karantina selama 3 hari.

Dubes RI menyebut pelaksanaan haji pada tahun ini ‘Haji Sultan’.

Berbeda dengan penyelenggaraan haji tahun 2020 yang digratiskan pemerintah Saudi, penyelenggaraan haji tahun 2021 dikenakan biaya hingga Rp 70 juta.

“Yang paling murah Rp 50 juta, ada Rp 60 juta yang VIP itu Rp 70 juta,” ujarnya.

Dubes RI juga menyebut penyelenggaraan haji tahun ini, ‘Haji High Tech’.

Seluruh peziarah haji akan mendapatkan kartu pintar untuk akses ke akomodasi dan masuk ke wilayah pelaksanaan ibadah haji, yakni Masjidil Haram atau Makkah, Padang Arafah, dan Mina.

“Semua orang dibuatkan semacam smart card sehingga ada monitor langsung dari sistem di Saudi, termasuk jarak antar jamaah. Jadi seperti alat yang dimiliki badan intelijen,” ujarnya.