TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah China pada hari Selasa (20/7/2021) merilis keputusan yang mengizinkan pasangan untuk memiliki tiga anak, Xinhua melaporkan.

Pemerintah juga meluncurkan sejumlah langkah-langkah dukungan, seperti keringanan pajak hingga cuti kerja yang fleksibel untuk mendorong kelahiran.

Keputusan tiga anak ini dibuat untuk mempromosikan pembangunan populasi jangka panjang dan seimbang, yang diadopsi oleh Komite Sentral Partai Komunis China dan Dewan Negara.

China telah mengubah kebijakan "satu anak" selama dekade terakhir.

Kebijakan dua anak mulai diperkenalkan sebagian pada tahun 2013 dan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2015.

Baca juga: Banjir di China Tewaskan Belasan Orang, Kereta Bawah Tanah Terendam hingga Dua Orang Hilang

Baca juga: AS Pertimbangkan Sanksi Baru Terhadap Penjualan Minyak Iran ke China

Menurut sensus penduduk terbaru, perubahan kebijakan ini telah mengakibatkan kelahiran lebih dari 10 juta anak kedua di negara ini.

Pengamat mengatakan kebijakan baru ini akan membantu meringankan beban - baik fisik dan keuangan - pada orang dewasa muda pada usia subur.

Dewasa muda berkontribusi untuk mempertahankan pertumbuhan populasi jangka panjang dan seimbang.

"Sangat penting untuk menerapkan kebijakan tiga anak dan langkah-langkah pendukung di China untuk lebih beradaptasi dengan perubahan baru dalam struktur populasi dan persyaratan untuk pembangunan berkualitas tinggi," kata keputusan itu.

"Kebijakan tiga anak dan langkah-langkah pendukung akan kondusif untuk memperbaiki struktur demografi China dan menerapkan strategi nasional untuk secara aktif menanggapi penuaan populasi."

Menurut keputusan tersebut, pada tahun 2025, China nantinya akan menetapkan sistem kebijakan yang secara aktif mendukung kelahiran dengan layanan yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah dalam melahirkan, perawatan dan pendidikan.

Diharapkan, rasio jenis kelamin bayi baru lahir akan lebih seimbang dan struktur penduduk akan membaik.

Pada tahun 2035, China akan lebih meningkatkan kebijakan dan peraturannya untuk mengamankan perkembangan populasi jangka panjang yang stabil, serta struktur populasinya, tulis keputusan tersebut.

Landasan Hukum