TRIBUNNEWS.COM, PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengganti telepon dan nomor teleponnya sehubungan dengan kasus spyware Pegasus.

"Dia punya beberapa nomor telepon. Ini tidak berarti dia telah dimata-matai. Ini hanya keamanan tambahan," kata pejabat kepresidenan Reuters, Kamis (22/7).

Pernyataan  ini merupakan salah satu tindakan nyata pertama yang diumumkan sehubungan dengan skandal spyware Pegasus belakangan ini.

Juru bicara pemerintah Gabriel Attal mengatakan protokol keamanan presiden sedang disesuaikan sehubungan dengan insiden tersebut.

Kecaman internasional bermunculan ketika beberapa organisasi media internasional melaporkan bahwa spyware Pegasus digunakan untuk meretas smartphone milik jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan pejabat pemerintah di beberapa negara.

Baca juga: Spyware Pegasus Israel Mata-matai Jurnalis, Politikus, dan Oposan Berbagai Negara

Baca juga: Pegasus Bantu Korban Kebakaran di Maccini Kidul

Di Israel, lokasi pengembang Pegasus NSO Group, seorang anggota parlemen senior mengatakan panel parlemen mungkin melihat pembatasan ekspor spyware. NSO mengatakan perangkat lunaknya digunakan untuk memerangi kejahatan dan terorisme dan telah membantah melakukan kesalahan.

"Jelas, kami menanggapi (ini) dengan sangat serius," kata Attal kepada wartawan beberapa jam setelah pertemuan darurat Kabinet yang berfokus pada tuduhan spyware Pegasus buatan Israel.

Surat kabar Le Monde dan penyiar Radio France melaporkan pada hari Selasa (20/7)  bahwa ponsel Macron ada dalam daftar target potensial untuk pengawasan oleh Maroko.

Kedua media mengatakan bahwa mereka tidak memiliki akses ke telepon Macron dan tidak dapat memverifikasi apakah teleponnya memang dimata-matai.

Namun Maroko telah menolak tuduhan ini.

Baca juga: Rahul Gandhi dan Imran Khan Jadi Target Spyware Pegasus Buatan Israel

Baca juga: India Dituduh Pakai Spyware Pegasus Israel ke Pengkritik Pemerintah

Franceinfo, outlet berita Prancis, Kamis (22/7) mengutip  seorang pengacara Prancis untuk Maroko, Olivier Baratelli, yang mengatakan pemerintah berencana mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Paris terhadap organisasi non-pemerintah Amnesty International dan Forbidden Stories, menurut outlet berita Prancis franceinfo pada hari Kamis.

Amnesty International dan Forbidden Stories berpartisipasi dalam penyelidikan Pegasus dan menuduh Maroko telah menargetkan pejabat Prancis untuk pengawasan dengan spyware.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran Uni Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa spyware harus ditolak ke negara-negara di mana tidak ada pengawasan yudisial.

Jaksa Hungaria pada hari Kamis juga meluncurkan penyelidikan atas beberapa pengaduan yang diterima setelah laporan tersebut.